TRIBUNNEWS.COM, NEW YORK - Markas PBB menyatakan tidak dapat memverifikasi tuduhan yang diajukan Kiev terhadap Moskow tentang "pencurian" dan ekspor gandum ilegal Ukraina.

Penegasan disampaikan juru bicara Sekjen PBB, Stephane Dujarric, Selasa (7/6/2022) waktu New York, dikutip Russia Today, Rabu (8/6/2022).

Ditanya klaim seorang reporter selama jumpa pers pada hari itu, Dujarric mengatakan baik kantor Sekjen PBB maupun Program Pangan Dunia PBB (WFP) tidak memiliki informasi kredibel tentang masalah tersebut.

“Kami telah melihat laporan media baru-baru ini, kami sedang berbicara dengan rekan-rekan kami di WFP. Mereka tidak memiliki cara untuk memverifikasi tuduhan ini,” kata Dujarric.

“Saya pikir WFP, seperti yang kita semua miliki, telah mengadvokasi pergerakan bebas makanan dari Laut Hitam untuk memastikan kebutuhan orang-orang di seluruh dunia terpenuhi, ”kata pejabat itu.

Baca juga: Putin Persilakan Ukraina Ekspor Gandum Lewat Pelabuhan Yang Telah Dikuasai Rusia

Baca juga: Ukraina Tuduh Rusia Curi 500.000 Ton Biji Gandum dari Wilayahnya

Baca juga: Gambar Satelit Perlihatkan Kapal Rusia Memuat Gandum Ukraina di Krimea

Ukraina telah berulang kali menuduh Moskow "mencuri" persediaan gandumnya di tengah konflik yang sedang berlangsung sejak 24 Februari 2022.

Baru-baru ini, tuduhan seperti itu dilontarkan ke Rusia oleh Duta Besar Ukraina untuk Turki, Vasyl Bodnar.

“Rusia tanpa malu-malu mencuri gandum Ukraina dan mengirimkannya ke luar negeri dari Krimea, termasuk ke Turki,” kata Bodnar.

Ia menambahkan Kiev telah meminta Ankara untuk “membantu menyelesaikan masalah ini.”

Ukraina dan negara-negara barat sama-sama telah berulang kali menuduh Moskow menghambat ekspor biji-bijian lewat pelabuhan Laut Hitam, pusat perdagangan utama Odessa.

Rusia telah menolak klaim dan tuduhan tersebut, mempertahankan kesiapannya memastikan perjalanan yang aman bagi kapal pengangkut biji-bijian dari pelabuhan.

Gangguan aliran biji-bijian berasal dari tindakan Kiev sendiri, dan penambangan ekstensif garis pantai oleh militer Ukraina.

Rusia menyerang negara tetangga itu menyusul kegagalan Ukraina untuk mengimplementasikan persyaratan perjanjian Minsk 2014, dan pengakuan akhirnya Moskow atas republik Donbass, Donetsk dan Lugansk.

Protokol yang diperantarai Jerman dan Prancis dirancang untuk memberikan status khusus kepada daerah-daerah yang memisahkan diri di dalam negara Ukraina.