Sekutu Putin Peringati UE Buntut Larangan Transit Kargo di Lithuania, Bisa Memicu Perang Dunia 3
Sekutu Putin memperingati NATO soal larangan transit kargo kereta api di Lithuania, disebut bisa memicu perang dunia ketiga.
Penulis: Inza Maliana
Editor: Tiara Shelavie
"Kami menganggap ini ilegal. Situasinya lebih dari serius ... kami membutuhkan analisis mendalam yang serius untuk menyelesaikan tanggapan kami," jelas Peskov.
Tindakan Lithuania Dianggap Memicu Perang Dunia
Di sisi lain, pendapat mengenai tindakan Lithuania bisa memicu perang juga disampaikan tokoh lainnya.
Seperti reporter TV pemerintah Rusia, Channel 1, Grigory Yemelyanov.
Ia ikut memperingatkan atas kejadian kargo kereta api yang diblokir.
"Upaya untuk mengisolasi wilayah itu - dari sudut pandang hukum internasional - sebenarnya adalah casus belli, sebuah istilah yang berarti alasan formal untuk menyatakan perang," ujarnya.
Senator lain, Andrey Klishas juga menyatakan, larangan transit tersebut membuat Rusia berhak untuk melakukan serangan dengan 'keras'.
Baca juga: Kelompok Separatis yang Didukung Rusia Klaim Telah Rebut Desa di Selatan Sievierodonetsk
"Upaya Lithuania untuk membangun blokade virtual di wilayah Kaliningrad adalah pelanggaran kedaulatan Rusia atas wilayah ini dan mungkin menjadi dasar untuk tindakan yang sangat keras dan benar-benar legal di pihak Rusia," tegasnya.
Kemudian, mantan kandidat presiden Rusia, Ksenia Sobchak juga turut berpendapat terkait larangan transit ini.
Menurutnya, tindakan tersebut seperti dasar untuk menyatakan perang.
"Setelah Lituania melarang transit barang-barang yang dikenai sanksi ke wilayah Kaliningrad melalui wilayahnya, politisi Rusia dan media mulai berbicara ... dasar untuk menyatakan perang," ujarnya.
Larangan Transit Kargo Kereta Api di Lithuania Diminta UE
Menteri Luar Negeri Lithuania, Gabrielius Landsbergis akhirnya menanggapi soal larangan transit kargo kereta api dari Rusia ke wilayah Kaliningrad, Lithuania, Senin (20/6/2022).
Adapun, Landsbergis menyebut, larangan transit kereta api itu terjadi setelah pihaknya berkonsultasi dengan Komisi Eropa.