Hasilnya adalah sebuah negara meluncur menuju kebangkrutan, dengan hampir tidak ada uang untuk mengimpor bensin, susu, gas memasak dan kertas toilet.

Anggota parlemen dari dua partai oposisi utama memboikot parlemen minggu ini untuk memprotes Wickremesinghe, yang menjadi perdana menteri lebih dari sebulan lalu dan juga menteri keuangan, karena gagal memenuhi janjinya untuk mengubah perekonomian.

Wickremesinghe mengatakan Sri Lanka tidak dapat membeli bahan bakar impor karena hutang yang besar dari perusahaan minyaknya.

Ceylon Petroleum Corporation berhutang $700 juta, katanya kepada anggota parlemen.

“Akibatnya, tidak ada negara atau organisasi di dunia yang mau menyediakan bahan bakar untuk kami. Mereka bahkan enggan menyediakan bahan bakar untuk uang tunai.”

Krisis telah mulai melukai kelas menengah Sri Lanka, yang diperkirakan 15 persen hingga 20 persen dari populasi perkotaan negara itu.

Kelas menengah mulai membengkak pada 1970-an setelah ekonomi terbuka untuk lebih banyak perdagangan dan investasi.

Sampai saat ini, keluarga kelas menengah umumnya menikmati keamanan ekonomi.

Sekarang mereka yang sebelumnya tidak pernah berpikir dua kali tentang bahan bakar atau makanan sedang berjuang untuk mengatur makan tiga kali sehari.

“Mereka benar-benar tersentak tidak seperti waktu lainnya dalam tiga dekade terakhir,” kata Bhavani Fonseka, peneliti senior di Pusat Alternatif Kebijakan di Kolombo, ibu kota Sri Lanka.

“Jika kelas menengah berjuang seperti ini, bayangkan betapa terpukulnya mereka yang lebih rentan,” tambah Fonseka.

Situasi ini telah menggagalkan kemajuan selama bertahun-tahun menuju gaya hidup yang relatif nyaman yang dicita-citakan di seluruh Asia Selatan.

Wickremesinghe menjabat setelah berhari-hari protes keras atas krisis ekonomi negara memaksa pendahulunya untuk mundur.

Pada hari Rabu, dia menyalahkan pemerintah sebelumnya karena gagal bertindak tepat waktu ketika cadangan devisa Sri Lanka menyusut.