TRIBUNNEWS.COM - Berikut ini sosok calon pengganti Boris Johnson sebagai Perdana Menteri Inggris.

Pada Kamis (7/7/2022), Boris Johnson mengundurkan diri sebagai pemimpin Partai Konservatif.

Selama partai memilih pemimpin baru, Boris Johnson akan tetap sebagai Perdana Menteri Inggris.

Sebagai informasi, Partai Konservatif memenangkan pemilihan terakhir dengan telak.

Di sisi lain, kelompok kecil legislator Konservatif di dalam Parlemen akan menentukan aturan untuk kontes kepemimpinan baru, yang akan membantu memilih pengganti Johnson dari 350 atau lebih anggota parlemen Konservatif.

Di bawah sistem parlementer Inggris, pemenang kontes Partai Konservatif itu akan menjadi Perdana Menteri Inggris yang baru.

Dirangkum Tribunnews.com dari npr.org, inilah beberapa calon pengganti Johnson berdasarkan popularitas, pengalaman, atau ekspresi minat, yang bersaing menjadi PM Inggris berikutnya:

1. Rishi Sunak

Rishi Sunak menjabat sebagai kanselir Menteri Keuangan sejak 2020.

Ia merupakan seorang mantan bankir investasi, dan pertama kali terpilih sebagai anggota parlemen pada 2015.

Popularitasnya di mata publik Inggris sebagai anggota kabinet teratas melonjak selama pandemi Covid-19.

Hal itu ketika departemen perbendaharaan mengumumkan serangkaian kebijakan yang memberi banyak warga dukungan keuangan.

Baca juga: Anggota Parlemen Konservatif Inggris Sebut Boris Johnson Toxic dan Harus Diganti

2. Sajid Javid

Sajid Javid pernah bekerja di bank investasi Chase Manhattan dan Deutsche Bank.

Ia terpilih menjadi anggota Parlemen pada 2010.

Ketika menjadi menteri keuangan, Javid berselisih dengan Johnson mengenai kemampuan untuk memilih penasihatnya sendiri dan mengundurkan diri.

Dia kemudian kembali ke pemerintahan setelah skandal menteri lainnya pada 2021.

3. Ben Wallace

Ben Wallace adalah salah satu anggota parlemen yang lebih lama menjabat.

Sebagai mantan tentara yang terpilih menjadi anggota Parlemen pada 2005, ia mendapat pujian atas perannya sebagai menteri pertahanan Inggris dalam mendukung upaya militer Ukraina untuk melawan invasi Rusia.

Dia sebelumnya membantu mengelola salah satu kampanye kepemimpinan Johnson yang sebelumnya dibatalkan setelah referendum Inggris untuk meninggalkan Uni Eropa.

Namun, Wallace sejauh ini menolak mengatakan apakah akan berpartisipasi dalam kontes kepemimpinan.

4. Suella Braverman

Sebagai jaksa agung saat ini, Suella Braverman sebelumnya bekerja sebagai pengacara.

Saat menjadi pengacara, ia berfokus pada berbagai topik termasuk cedera pribadi, imigrasi dan hukum lingkungan, dan mewakili berbagai departemen pemerintah selama proses pengadilan di ruang sidang.

Braverman telah bertugas di Parlemen sejak 2015.

Ia lalu diangkat menjadi menteri di Departemen Keluar dari Uni Eropa.

Baca juga: Dampak PM Inggris Boris Johnson Mundur, Kurs Pound Sterling Langsung Melesat

Dia mendapatkan reputasi sebagai garis keras Brexit ketika dia mengundurkan diri dari peran itu.

Suella Braverman adalah menteri pertama yang bersikeras secara terbuka bahwa Johnson harus mengundurkan diri.

Braverman mengatakan akan mengundurkan diri, dan berencana mencalonkan diri sebagai pemimpin Partai Konservatif.

5. Jeremy Hunt

Jeremy Hunt telah mempertahankan kehadiran yang kuat di luar pemerintahan dengan memimpin komite kesehatan Parlemen selama pandemi.

Dia sebelumnya menjabat sebagai menteri kebudayaan, kesehatan dan luar negeri selama hampir satu dekade di Kabinet Inggris.

Reputasinya menurun selama masa jabatannya sebagai sekretaris kesehatan ketika pembatasan anggaran memaksanya untuk memotong layanan dan bentrok dengan dokter junior.

Baca juga: PM Inggris Boris Johnson, dari Populer Jadi Orang Terbuang, Kini Mengundurkan Diri Buntut Skandal

Namun, dia baru-baru ini menerbitkan sebuah buku tentang keselamatan pasien di National Health Service Inggris.

Menurut dukungan luasnya di antara rekan-rekan Konservatif, dia dipandang berpotensi aman bagi partai dan negara.

Proses Menemukan Pengganti Boris Johnson

Berikut proses untuk menemukan pengganti Johnson sebagaimana Tribunnews.com kutip dari Reuters:

1. Kandidat yang mengajukan diri untuk kepemimpinan, dan mungkin ada banyak, harus dicalonkan oleh anggota parlemen Konservatif lainnya.

Berapa banyak nominasi yang mereka butuhkan, akan ditentukan oleh panitia yang bertanggung jawab menjalankan kontes.

Pada 2019, ditingkatkan menjadi delapan nominasi untuk mempercepat proses.

2. Anggota parlemen Konservatif kemudian mengadakan beberapa putaran suara.

Setiap kali mereka diminta untuk memilih kandidat favorit dalam pemungutan suara rahasia, orang dengan suara paling sedikit dieliminasi.

3. Proses ini diulang sampai ada dua kandidat yang tersisa.

Pemungutan suara sebelumnya telah diadakan setiap Selasa dan Kamis, tetapi parlemen akan istirahat selama enam minggu reses musim panas pada 21 Juli.

Sehingga, prosesnya mungkin harus dipercepat.

4. Dua kandidat terakhir kemudian dimasukkan ke dalam surat suara keanggotaan Partai Konservatif yang lebih luas, dengan pemenangnya ditunjuk sebagai pemimpin baru.

5. Pemimpin partai dengan mayoritas di House of Commons adalah perdana menteri de facto.

Dia tidak harus mengadakan pemilihan cepat, tetapi memiliki kekuatan untuk melakukannya.

Adapun durasi kontes kepemimpinan dapat bervariasi, tergantung pada berapa banyak orang yang mengajukan diri.

(Tribunnews.com/Nuryanti)

Berita lain terkait Boris Johnson