TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia meminta pemerintah Indonesia lebih cermat dalam mengatur keuangan negaranya agar tidak terancam bangkrut seperti Sri Langka.

Sebab, pasca-kerusuhan di Sri Lanka pada Senin (11/7/2022), sejumlah negara di dunia juga terancam bangkrut seperti Sri Langka, antara lain tetangga Indonesia seperti Laos dan Myanmar, bahkan hingga Argentina juga terancam bangkrut.

Pada kerusuhan itu, Presiden Sri Lanka, Gotabaya Rajapaksa, dikabarkan berupaya kabur ke luar negeri usai kediamannya digeruduk ribuan massa yang mendesak ia mundur. 

Imbas krisis ekonomi yang terus memburuk di Sri Lanka, sebagai akibat dari pasokan makanan dan bahan bakar yang terbatas serta harga yang meroket.

Ketua Bidang Kebijakan Publik Partai Gelora Achmad Nur Hidayat mengatakan, kekacauan yang terjadi di Sri Lanka yang dimulai pada 9 Juli 2022 yang lalu, akibat stagflasi yang terjadi dimana Inflasi sedemikian tinggi.

Di mana pertumbuhan ekonomi tidak mengalami kenaikan, sehingga membuat masyarakat menjadi anarkis.

Akibatnya, rumah Perdana Menteri dan Istana Presiden dibakar massa dan dikepung. 

"Saat ini Utang luar negeri Srilanka yang mencapai 60,85 persen dari PDB yaitu sekitar $50,72 miliar. Pinjaman besar untuk pembangunan infrastruktur tidak membuahkan manfaat ekonomi yang berarti," kata Achmad Nur Hidayat dalam keterangan yang diterima, Rabu (13/7/2022).

Menurut Achmad Nur Hidayat, ketidakmampuan pemerintah Sri Langka dalam mengatasi krisis ekonomi yang muncul akibat pandemi Covid-19 yang melanda dunia secara global, dan kondisi dunia diperburuk dampak perang Rusia-Ukraina. 

Rencananya, Presiden Sri Lanka Gotabaya Rajapaksa yang sudah berkuasa selama dua dekade itu, akan mundur dari jabatannya pada Rabu, 13 Juli 2022.

Dengan demikian umur pemerintahnya bersama Perdana Menteri Ranil Wickremesinghe hanya berusia 2 bulan saja.

IMF, lanjutnya, sebenarnya sudah diundang dan bersedia membantu pada 20-30 Juni 2022 lalu namun kelihatannya faktor politik internal dan ketidaksabaran rakyat Sri Lanka akan ketersedian bahan pokok kelihatannya yang menggerakan rakyat berduyun-duyun menghampiri Istana Presiden.

Negara kepulauan berpenduduk 22 juta orang itu menangguhkan pembayaran utang senilai US$12 miliar pada April lalu.

Padahal IMF berkomitmen melakukan bailout sekitar US$5 miliar namun rakyat sudah hilang kepercayaan kepada pemerintahan. 

Apalagi ternyata Presiden Gotabaya Rajapaksa memiliki gaya hidup bermewah-mewahan, padahal rakyat sedang kesulitan mendapatkan BBM dan pangan.

Didalam istana, rakyat menemukan fasilitas yang sangat mewah yang jauh berbeda dengan kondisi kebanyakan rakyat dijalan-jalan dimana rakyat menderita inflasi yang tinggi akan BBM dan Pangan. 

Baca juga: Sekjen PBB Serukan Dialog, Pastikan Kelancaran Transisi Pemerintah di Sri Lanka

Sebelum pandemi, Sri Lanka sangat agresif dalam pembangunan infrastruktur terutama infrastruktur pelabuhan yang mayoritas dibiayai oleh China dengan Total pinjamannya ke Beijing mencapai US$ 8 miliar atau setara Rp 114,400 triliun.

Atas kebijakan ini, rakyat Sri Langka menyalahkan pemerintahannya yang telah melakukan kesalahan dalam pengelolaan keuangan negara. 

Hal ini tentunya menjadi pelajaran penting bagi negara-negara lain agar berhati-hati dalam membuat kebijakan anggaran negara. Menciptakan kemandirian terutama kemandirian dalam pangan dan energi.

"Indonesia dan Dunia harus belajar dari apa yang terjadi di Srilanka. Saat ini hutang Indonesia sudah lebih dari 7.000 triliun per Februari 2022," ucapnya.

Pria yang akrab dipanggil MadNur ini menyebut angka tersebut sekitar lebih dari 40 % PDB Indonesia. 

Melihat angka ini, lanjutnya, maka penggalian utang berikutnya akan mengancam Indonesia terperosok kepada krisis seperti yang terjadi di Srilanka. 

Apalagi utang didominasi karena agresifitas pemerintah membiayai infrastruktur. Selain Tol, Pemerintah juga agresif dalam membangun IKN dimana sampai saat ini belum ada investor besar yang bersedia membiayai setelah mundurnya Softbank dan konsorsiumnya dari pembangunan IKN

"Indonesia harus bijak melakukan spending. Diakui bahwa spending pembangunan Infrastruktur nilai manfaat ekonominya sangat rendah bagi PDB Indonesia," katanya.

Baca juga: Waspadai Ancaman Krisis Global, Pimpinan DPR Dorong Penguatan Sektor Digital

Berkaca dari kekacauan yang terjadi di Sri Lanka, Indonesia, kata MadNur, harus mengalihkan anggaran-anggaran yang ada kepada proyek-proyek yang dapat menciptakan kemandirian pangan dan energi sehingga Indonesia mempunyai ketahanan dalam menghadapi krisis pangan dan energi yang beresiko menciptakan krisis yang besar.

Contohnya proyek seperti Kereta Api Cepat dan pembangunan IKN yang menyerap anggaran yang sangat besar tapi mempunyai manfaat ekonomi yang rendah.

"Jadi Indonesia harus belajar dari apa yang terjadi di Srilanka. Apalagi kondisi negara lagi tidak baik-baik saja. Masyarakat masih menderita dengan kenaikan-kenaikan harga," ujarnya.

MadNur menegaskan, pelajaran Sri Lanka dari Pandemi menuju negara gagal harus menjadi perhatian serius Presiden Joko Widodo apabila Indonesia tidak ingin bernasib sama seperti Sri Langka. 

"Meski IMF sudah ada komitmen melakukan bail out terhadap sebagian utang Srilanka. Namun ketidaksabaran rakyat yang sudah menderita kenaikan harga sejak Januari 2022 membuat komitmen perbaikan ekonomi sia-sia. Ini bisa saja terjadi di Indonesia," ujarnya.

Baca juga: Parlemen Akan Tunjuk Presiden Baru Sri Lanka di Tengah Krisis Ekonomi

Saat ini, lanjutnya, Sri Lanka tergantung seberapa smooth dan cepat proses transisi politik.

Bila transisi kepemimpinan politik macet maka Sri Lanka akan menanggung resiko yang lebih besar lagi dimasa depan. 

"Tidak hanya ekonomi yang suram, masa depan negara Sri Lanka pun memiliki resiko tinggi untuk menjadi negara gagal. Hal ini harus menjadi perhatian Presiden Jokowi agar Indonesia tidak menjadi negara gagal seperti Sri Lanka," tandasnya.