TRIBUNNEWS.COM - Penyelidikan atas dugaan kejahatan perang oleh Rusia di Ukraina akan segera dilakukan.

Sebanyak 45 negara di konferensi di Den Haag, markas besar Pengadilan Kriminal Internasional (ICC), menandatangani deklarasi politik untuk bekerja sama dalam penyelidikan, Kamis (14/7/2022).

Negara-negara tersebut termasuk negara-negara Uni Eropa serta Inggris, Amerika Serikat, Kanada, Meksiko, dan Australia.

Mereka juga menjanjikan €20 juta (sekitar Rp 302 milliar) untuk membantu ICC, serta kantor kejaksaan di Ukraina dan upaya dukungan PBB.

Dengan sekitar 23.000 investigasi kejahatan perang sekarang terbuka dan berbagai negara memimpin tim, bukti perlu kredibel dan terorganisir, kata para pejabat.

Secara terpisah, Menteri Luar Negeri Belanda, Wopke Hoekstra mengatakan, Belanda juga akan mempertimbangkan untuk membentuk pengadilan internasional khusus kejahatan perang Ukraina, sebagian karena baik Ukraina maupun Rusia bukan anggota ICC.

Baca juga: Pertemuan Menteri Keuangan G20 di Bali Berada di Bawah Bayang-bayang Perang Ukraina

"Kita harus mengisi kekosongan dan ICC di sini tidak memiliki yurisdiksi, jadi saya bisa membayangkan kita akan membuat pengadilan semacam itu. Kami akan memeriksanya," katanya.

Adapun rencana penyelidikan tersebut disepakati setalah Presiden Ukraina, Volodymyr Zelensky mengatakan pada konferensi internasional itu bahwa rudal Rusia telah menyerang dua pusat komunitas di barat Ukraina.

Serangan itu menewaskan 20 orang, termasuk tiga anak, dan melukai lebih banyak lagi.

"Hari ini di pagi hari, rudal Rusia menghantam kota kami Vinnytsia, kota biasa yang damai," kata Zelensky sebagaimana dikutip CNA.

"Rudal jelajah menghantam dua fasilitas masyarakat, rumah hancur, pusat medis hancur, mobil dan trem (dibakar). Ini adalah tindakan teror Rusia," tambahnya.

Rusia telah berulang kali membantah terlibat dalam kejahatan perang dan sengaja menargetkan warga sipil sejak menginvasi Ukraina pada Februari.

Rusia mengklaim serangan yang mereka sebut sebagai "operasi militer khusus" adalah untuk melindungi penutur bahasa Rusia dan membasmi nasionalis berbahaya.

Lebih lanjut, pasukan Rusia telah membom kota-kota Ukraina hingga menjadi reruntuhan dan meninggalkan mayat di jalan-jalan kota dan desa yang mereka tempati sejak invasi.

Ukraina mengatakan puluhan ribu warga sipil telah tewas.

Baca juga: UPDATE Perang Rusia Vs Ukraina Hari ke-142: Serangan Rudal Rusia di Vinnytsia Tewaskan 23 Orang

Rusia menyangkal bertanggungjawab atas jatuhnya korban jiwa.

Ada juga beberapa laporan tentang orang Ukraina yang menganiaya tahanan Rusia, meskipun sebagian besar tuduhan yang didokumentasikan oleh badan-badan seperti PBB adalah dugaan kekejaman yang dilakukan oleh penjajah Rusia dan proksi mereka.

"Saat pertemuan ini berlangsung, pasukan Rusia terus melakukan kekejaman di Ukraina dengan intensitas yang mengerikan," kata utusan AS Uzra Zeya, yang menghadiri konferensi.

"Setiap hari kejahatan perang meningkat: Pemerkosaan, penyiksaan, eksekusi di luar hukum, penghilangan, deportasi paksa, serangan terhadap sekolah, rumah sakit, taman bermain, gedung apartemen, gudang gandum, fasilitas air dan gas."

Komisioner Kehakiman Uni Eropa, Didier Reynders, mencatat bahwa pelaku kejahatan perang dan genosida masih buron dari konflik yang berlangsung beberapa dekade di tempat-tempat seperti Rwanda, Darfur, Suriah, Kongo, dan Balkan.

"Impunitas adalah masalah besar," kata Hoekstra pada konferensi pers, mengacu pada kejahatan perang di Ukraina dan di seluruh dunia.

Kepala ICC, Jaksa Karim Khan mengatakan ada alasan untuk berharap karena lebih dari 40 negara sekarang mencari tindakan di Ukraina melalui pengadilan.

ICC telah mengirim tim lapangan terbesar dalam 20 tahun sejarahnya untuk menyelidiki di Ukraina.

"Pada saat seperti ini, hukum tidak bisa menjadi penonton. Hukum tidak bisa bersandar dengan nyaman di Den Haag," katanya.

Rusia menarik dukungannya dari ICC pada 2016 setelah pengadilan menyebut penyitaan dan pencaplokan semenanjung Krimea dari Ukraina oleh Moskow pada 2014 sebagai konflik bersenjata.

Sejak invasi 24 Februari, pihak berwenang Ukraina telah menghukum dua tentara Rusia atas kejahatan perang.

Proksi separatis Rusia telah mengadakan persidangan mereka sendiri, termasuk menjatuhkan hukuman mati pada dua pejuang Inggris dan seorang Maroko dalam apa yang dianggap negara-negara Barat sebagai "proses palsu".

Baca juga artikel lain terkait Konflik Rusia Vs Ukraina

(Tribunnews.com/Rica Agustina)