TRIBUNNEWS.COM - Delapan awak tewas setelah sebuah pesawat kargo Ukraina yang membawa amunisi jatuh di dekat kota Kavala, Yunani.

Kedelapan awak tewas ketika pesawat yang dioperasikan Ukraina jatuh di Yunani dalam perjalanan dari Serbia ke Bangladesh yang membawa barang-barang militer.

Hal tersebut dikatakan oleh menteri pertahanan Serbia pada Minggu (17/7/2022).

Antonov An-12 yang dioperasikan Ukraina membawa sekitar 11 ton senjata, termasuk ranjau, ke Bangladesh ketika jatuh pada Sabtu (16/7/2022) malam, kata menteri Nebojsa Stefanovic.

Video yang dibagikan oleh saksi mata di media sosial menunjukkan pesawat dilalap bola api besar saat menghantam tanah.

"Sayangnya, menurut informasi yang kami terima, delapan anggota awak tewas dalam kecelakaan itu," kata Stefanovic dalam konferensi pers, sebagaimana dilansir NDTV.

Baca juga: Dmitri Medvedev : Jika Ukraina Serang Krimea, Kiamat Itu Akan Tiba

Denys Bohdanovytch, direktur umum Meridian, maskapai kargo Ukraina yang mengoperasikan pesawat itu, mengatakan kepada penyiar Jerman Deutsche Welle bahwa semua kru adalah warga Ukraina.

Pesawat itu lepas landas dari bandara Nis di Serbia sekitar pukul 20:40 waktu setempat pada hari Sabtu, membawa senjata milik perusahaan swasta Serbia Valir, kata Stefanovic.

Media Yunani mengatakan telah meminta izin untuk melakukan pendaratan darurat di bandara Kavala tetapi belum berhasil mencapainya.

Layanan penyelamatan Yunani menggunakan pesawat tak berawak pada hari Minggu untuk memantau puing-puing pesawat karena kekhawatiran tentang toksisitas kargo memaksa mereka untuk menjaga jarak.

Penduduk desa dilarang pergi ke ladang di dekat kecelakaan itu sampai pihak berwenang dapat memindahkan puing-puing dan amunisi yang tidak meledak.

Konsul Ukraina di Thessaloniki, Vadim Sabluk, mengunjungi daerah itu pada Minggu.

Kantor Berita Athena mengatakan dia telah memberi pihak berwenang identitas delapan awak dan memastikan pesawat itu terbang ke Bangladesh.

Menteri pertahanan Serbia mengatakan pengiriman senjata telah disepakati dengan kementerian pertahanan Bangladesh "sesuai dengan aturan internasional".