Kiev kemudian seharusnya memberikan amnesti umum kepada pemberontak dan otonomi luas untuk wilayah Donetsk dan Lugansk.

Pasukan Ukraina seharusnya menguasai daerah yang dikuasai pemberontak setelah Kiev memberi mereka perwakilan, dan jika tidak, mengintegrasikan kembali mereka sebagai bagian dari Ukraina.

Pemerintah Poroshenko menolak untuk menerapkan bagian-bagian dari kesepakatan ini, mengklaim itu tidak dapat dilanjutkan kecuali jika sepenuhnya mengamankan perbatasan antara republik yang memisahkan diri dan Rusia.

Dia malah mendukung blokade ekonomi daerah pemberontak, yang diprakarsai oleh pasukan nasionalis Ukraina.

Kepresidenan Zelensky memberikan dorongan awal untuk proses perdamaian, tetapi terhenti setelah serangkaian protes oleh radikal sayap kanan.

Kelompok itu mengancam akan menggulingkan presiden baru Ukraina jika dia mencoba memenuhi janji kampanyenya.

Kegagalan Kiev untuk menerapkan peta jalan, dan permusuhan yang terus berlanjut dengan pemberontak, adalah alasan utama Rusia ketika menyerang Ukraina pada akhir Februari.

Beberapa hari sebelum melancarkan serangan, Moskow mengakui republik Luganks dan Donetsk yang memisahkan diri sebagai negara berdaulat.

Rusia menawarkan mereka jaminan keamanan dan menuntut agar Kiev menarik kembali pasukannya. Zelensky menolak untuk mematuhi.

Perkembangan lain, Ukraina menyatakan tidak akan menyetujui konsesi teritorial apa pun sebagai bagian perjanjian damai dengan Rusia.

Hal ini ditegaskan Menteri Luar Negeri Ukraina Dmitry Kuleba. Pembicaraan antara Moskow dan Kiev telah menemui jalan buntu sejak Maret.

"Tujuan Ukraina dalam perang ini adalah untuk membebaskan wilayah kami, memulihkan integritas teritorial kami, dan kedaulatan penuh di timur dan selatan Ukraina," kata Kuleba.

“Ini adalah titik akhir dari posisi negosiasi kami,” lanjutnya dikutip Reuters.(Tribunnews.com/RT/xna)