TRIBUNNEWS.COM, PRISTINA – Jeffrey Hovenier, Duta Besar AS di Pristina meminta pemerintah Kosovo menunda kebijakan pembatasan arus masuk kendaraan bernomer polisi Serbia.

Pelarangan yang diputuskan Perdana Menteri Kosovo Albin Kurti itu memicu aksi protes dan kekerasan di perbatasan Kosovo-Serbia, Minggu (31/7/2022).

Pihak berwenang di Provinsi Serbia Kosovo yang memisahkan diri dari Serbia menunda kebijakan larangan itu hingga 1 September.

Duta Besar AS dilaporkan mendesak Pristina untuk melakukannya, karena polisi Kosovo menghadapi gerakan warga Serbia yang protes dan berpotensi menimbulkan konflik bersenjata.

Baca juga: Serbia dan Kosovo Kembali di Ambang Konflik Bersenjata 

Baca juga: Presiden Serbia Sebut Konflik Rusia-Ukraina Perang Dunia: Barat Lawan Rusia Melalui Tentara Ukraina

Baca juga: Serbia Tolak Ajakan Jerman untuk Jatuhkan Sanksi terhadap Rusia

Pasukan penjaga perdamaian NATO juga muncul di lokasi, untuk mencegah bentrokan lebih luas dan berbahaya di perbatasan.

Penundaan itu disertai permintaan pemerintah PM Albin Kurti agar Serbia membongkar barikade mereka.

Kabar ini diwartakan stasiun TV Dukagjini yang berbasis di Pristina, yang mengatakan keputusan Kurti mengikuti permintaan Duta Besar AS untuk Kosovo, Jeffrey Hovenier.

Menunda tindakan diperlukan karena adanya informasi yang salah dan kesalahpahaman yang mengikutinya.

Ini dikemukakan Hovenier seperti dikutip stasiun televisi itu. Dubes AS hanya meminta agar pelaksanaannya ditunda, bukan dibatalkan.

Orang-orang Serbia di utara provinsi yang memisahkan diri itu telah memasang penghalang jalan dan membunyikan bel peringatan pada hari sebelumnya.

Polisi khusus bersenjata lengkap di bawah otoritas Pristina menguasai dua perlintasan administratif dengan Serbia.

Pemerintah Kurti bersikeras mereka akan mulai melarang kendaraan dengan plat nomor yang dikeluarkan Serbia dan dokumen lainnya, atas nama hukum dan ketertiban.

Baik warga Serbia maupun Beograd keberatan, menunjukkan Pristina telah berulang kali gagal memenuhi kewajibannya untuk menghormati hak sipil dan hak asasi manusia Serbia.

Presiden Serbia Aleksandar Vucic mengatakan warga Serbia tidak akan menderita kekejaman lagi, dan bersumpah akan menang jika pemerintah etnis Albania terus menganiaya, melecehkan, dan membunuh orang Serbia.