TRIBUNNEWS.COM, PRISTINA – Jeffrey Hovenier, Duta Besar AS di Pristina meminta pemerintah Kosovo menunda kebijakan pembatasan arus masuk kendaraan bernomer polisi Serbia.

Pelarangan yang diputuskan Perdana Menteri Kosovo Albin Kurti itu memicu aksi protes dan kekerasan di perbatasan Kosovo-Serbia, Minggu (31/7/2022).

Pihak berwenang di Provinsi Serbia Kosovo yang memisahkan diri dari Serbia menunda kebijakan larangan itu hingga 1 September.

Duta Besar AS dilaporkan mendesak Pristina untuk melakukannya, karena polisi Kosovo menghadapi gerakan warga Serbia yang protes dan berpotensi menimbulkan konflik bersenjata.

Baca juga: Serbia dan Kosovo Kembali di Ambang Konflik Bersenjata 

Baca juga: Presiden Serbia Sebut Konflik Rusia-Ukraina Perang Dunia: Barat Lawan Rusia Melalui Tentara Ukraina

Baca juga: Serbia Tolak Ajakan Jerman untuk Jatuhkan Sanksi terhadap Rusia

Pasukan penjaga perdamaian NATO juga muncul di lokasi, untuk mencegah bentrokan lebih luas dan berbahaya di perbatasan.

Penundaan itu disertai permintaan pemerintah PM Albin Kurti agar Serbia membongkar barikade mereka.

Kabar ini diwartakan stasiun TV Dukagjini yang berbasis di Pristina, yang mengatakan keputusan Kurti mengikuti permintaan Duta Besar AS untuk Kosovo, Jeffrey Hovenier.

Menunda tindakan diperlukan karena adanya informasi yang salah dan kesalahpahaman yang mengikutinya.

Ini dikemukakan Hovenier seperti dikutip stasiun televisi itu. Dubes AS hanya meminta agar pelaksanaannya ditunda, bukan dibatalkan.

Orang-orang Serbia di utara provinsi yang memisahkan diri itu telah memasang penghalang jalan dan membunyikan bel peringatan pada hari sebelumnya.

Polisi khusus bersenjata lengkap di bawah otoritas Pristina menguasai dua perlintasan administratif dengan Serbia.

Pemerintah Kurti bersikeras mereka akan mulai melarang kendaraan dengan plat nomor yang dikeluarkan Serbia dan dokumen lainnya, atas nama hukum dan ketertiban.

Baik warga Serbia maupun Beograd keberatan, menunjukkan Pristina telah berulang kali gagal memenuhi kewajibannya untuk menghormati hak sipil dan hak asasi manusia Serbia.

Presiden Serbia Aleksandar Vucic mengatakan warga Serbia tidak akan menderita kekejaman lagi, dan bersumpah akan menang jika pemerintah etnis Albania terus menganiaya, melecehkan, dan membunuh orang Serbia.

Pemerintah Kurti menanggapi dengan menuduh Vucic mendalangi blockade jalan ilegal, yang bertujuan merusak Kosovo yang demokratis dan progresif.

Kepala staf Presiden Kosovo Vjosa Osmani juga mengklaim Beograd bertindak sebagai wakil Rusia di Balkan.

Di tengah laporan yang belum dikonfirmasi, orang-orang Albania bersenjata berkumpul di kota-kota berpenghuni mayoritas Serbia.

Situasi ini  sangat rentan, yang memaksa pasukan penjaga perdamaian NATO di provinsi itu, KFOR, menyatakan  mereka siap campur tangan jika stabilitas terancam.

Sementara itu, Rusia menuduh Pristina sengaja meningkatkan situasi sebagai bagian dari upaya NATO untuk menargetkan Serbia.

Kosovo dan para pendukung AS dan Uni Eropa diminta menghentikan provokasi dan menghormati hak-hak orang Serbia.

Seruan disampaikan juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia. Maria Zakharova Minggu (31/7/2022).

Minggu malam, Vucic mengadakan pembicaraan dengan pimpinan KFOR dari markas besar Staf Umum Serbia.

Setelah muncul dari gedung sesaat sebelum tengah malam, dia mengatakan kepada wartawan dia optimis tentang resolusi damai.

“Saya berharap ini akan mereda besok, dan kami akan dapat mencapai solusi dalam beberapa hari mendatang,” kata Vucic.

Ia menambahkan komandan KFOR akan mengadakan pembicaraan tentang pembongkaran penghalang jalan dengan otoritas lokal di Kosovska Mitrovica.

“Dalam beberapa minggu dan bulan mendatang kita menghadapi pertarungan politik terberat yang pernah ada, jadi saya berterima kasih kepada semua orang atas pengekangan mereka, terutama orang-orang Serbia di Kosovo,” kata Vucic.

“Tidak akan ada kata menyerah, dan Serbia akan menang,” tegasnya.

NATO menduduki Kosovo pada 1999, setelah perang udara selama 78 hari melawan Yugoslavia.

Provinsi ini mendeklarasikan kemerdekaan pada 2008, dengan dukungan barat. Sementara AS dan sebagian besar sekutunya telah mengakuinya, Serbia, Rusia, China, dan PBB belum.(Tribunjogja.com/RT/xna)