Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
Tribun

Mantan Pejabat Era Trump Salahkan AS Terkait Krisis Serbia-Kosovo

Mantan Kepala Intelijen AS era Presiden Trump Richard Grenell menyalahkan Kosovo dan AS atas krisis baru Serbia-Kosovo.

Penulis: Setya Krisna Sumarga
zoom-in Mantan Pejabat Era Trump Salahkan AS Terkait Krisis Serbia-Kosovo
Wikipedia Common
Rakyat Kosovo yang menyatakan memisahkan diri dari Serbia mengibarkan bendera di Pristina. Kemerdekaan Kosovo diakui AS dan Eropa, namun Rusia, China dan PBB belum mengakuinya. Serbia menolak pemisahan diri provisinya itu. 

TRIBUNNEWS.COM, WASHINGTON – Richard Grenell, mantan Duta Besar AS di Jerman era Presiden Donald Trump AS, menyalahkan Kosovo atas krisis baru Serbia-Kosovo.

Grenell mengatakan Perdana Menteri Kosovo Albin Kurti melakukan Langkah "sembrono" di Pristina. Kementerian Luar Negeri AS juga dikecamnya.

Richard Grenell pernah memimpin tim merundingkan kesepakatan Kosovo-Serbia di bawah pemerintahan Trump. Ia lalu ditunjuk sebagai penanggungjawab komunitas intelijen AS.

Baca juga: Serbia dan Kosovo Kembali di Ambang Konflik Bersenjata 

Baca juga: Cegah Eskalasi Konflik Dubes AS Minta Kosovo Tunda Blokir Nopol Serbia

Baca juga: Sejarah Panjang Konflik Kosovo-Serbia, Perang Berhenti Diintervensi NATO 

“Apa yang terjadi di Balkan bukanlah Rusia. Siapa pun yang mengatakan ini kepada Anda sedang mencoba memanipulasi Anda," cuit Grenell pada Minggu (31/7/7/2022) malam dikutip Russia Today.

“Ini tentang Albin Kurti mencoba sekali lagi untuk memberikan (masalah) ke Serbia. Dia hidup di masa lalu,” lanjutnya.

“Orang-orang Kosovo menginginkan perdamaian dan pekerjaan, Albin. Berhentilah berkelahi,” tambah Grenell.

Militer Serbia ditempatkan dalam siaga tinggi dan warga Serbia setempat memasang penghalang jalan pada hari sebelumnya, setelah terjadi blockade di perbatasan.

Berita Rekomendasi

Polisi Kosovo muncul di dua perlintasan administratif dengan Serbia, berniat untuk menegakkan keputusan Kurti menyita plat nomor dan dokumen Serbia.

Ini akan secara efektif memotong sisa orang Serbia yang tinggal di utara provinsi yang memisahkan diri dari kerabat mereka di wilayah Serbia.

Menurut Grenell, ini semua tentang Kurti “membuat langkah sepihak untuk menolak ID Serbia dan plat nomor di dalam Kosovo,” yang dia sebut “tidak perlu.”

Menggambarkan Kurti sebagai "fasis radikal kiri dan berpengalaman," Grenell lebih lanjut menyebut tindakannya "bodoh" dan "sembrono."

Grenell mendesak para pemimpin Serbia untuk tidak mengambil umpan yang diberikan Albin Kurti itu.

"Bahkan orang Albania tahu Kurti adalah masalahnya," cuit Grenell. Dia juga menyalahkan Menteri Luar Negeri Antony Blinken, yang bertemu Kurti dan Presiden Kosovo Vjosa Osmani awal pekan ini.

Presiden AS Joe Biden menurutnya telah mengabaikan Balkan. Grenell menunjukkan dirinya merundingkan beberapa perjanjian antara Kosovo dan Serbia di bawah Presiden Donald Trump.

Langkah itu untuk mengatasi konflik melalui kerja sama ekonomi.

Grenell juga menuduh Uni Eropa mengatur tuduhan kejahatan perang terhadap Presiden Kosovo Hashim Thaci untuk menghukumnya karena bekerja dengan Trump.

Langkah Uni Eropa itu mengakibatkan Albin Kurti dan Osmani mengambil alih kekuasaan dari pemerintah sebelumnya.

Selama masa kepresidenan Trump, Grenell adalah duta besar AS untuk Jerman, utusan khusus untuk Kosovo, dan penjabat Direktur Intelijen Nasional (Februari-Mei 2020).

Kurti adalah mantan aktivis mahasiswa, yang partainya Penentuan Nasib Sendiri (Vetevendosje) menganjurkan kemerdekaan untuk provinsi itu.

Kelompoknya menolak semua negosiasi dengan Beograd, dan bahkan memperjuangkan unifikasi dengan Albania.

Dia telah menjadi perdana menteri pada awal 2020, tetapi digulingkan setelah lebih dari sebulan dalam mosi tidak percaya. Dia kembali berkuasa setahun kemudian, dengan mayoritas dua pertiga.

Pada menit-menit terakhir hari Minggu, pemerintah Kurti mengumumkan "menunda" implementasi kebijakan dokumennya, setelah permintaan dari duta besar AS di Pristina, Jeffrey Hovenier.

NATO menduduki Kosovo pada 1999, setelah perang udara selama 78 hari melawan Yugoslavia.

Provinsi ini mendeklarasikan kemerdekaan pada 2008, dengan dukungan Barat. Sementara AS dan sebagian besar sekutunya telah mengakuinya, Serbia, Rusia, China, dan PBB pada umumnya belum.(Tribunnews.com/RT/xna)

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
© 2024 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas