TRIBUNNEWS.COM - Departemen Keuangan Amerika Serikat (AS) menjatuhkan sanksi terhadap Alina Maratovna Kabaeva, kekasih Presiden Rusia Vladimir Putin.

Sanksi terhadap Kabaeva merupakan bagian dari serangkaian tindakan yang menargetkan elit Rusia dalam upaya terbaru pemerintahan Joe Biden untuk menghukum Kremlin atas perang di Ukraina.

Kabaeva dikenai sanksi karena menjadi atau pernah menjadi pemimpin, pejabat, pejabat eksekutif senior, atau anggota dewan direksi Pemerintah Federasi Rusia, kata Departemen Keuangan dalam sebuah pernyataan yang dikutip CNN.

Pernyataan itu menggambarkan Kabaeva yang berusia 39 tahun memiliki hubungan dekat dengan Putin.

"Dia adalah mantan anggota Duma Negara dan saat ini adalah kepala Grup Media Nasional, kerajaan televisi, radio, dan organisasi cetak yang pro-Kremlin," kata pernyataan itu.

Pada bulan April, Wall Street Journal melaporkan bahwa sanksi terhadap Kabaeva sedang dipertimbangkan oleh AS, tetapi ada kekhawatiran langkah seperti itu akan mengobarkan ketegangan mengingat kedekatannya dengan Putin.

Baca juga: UPDATE Perang Rusia Vs Ukraina Hari ke-161: Tentara Rusia Ajukan Aduan ke Komite Investigasi

Kabaeva sebelumnya mendapat sanksi dari Uni Eropa dan Inggris.

Selain Kabaeva, Departemen Keuangan mengumumkan sanksi terhadap sejumlah oligarki lainnya.

Di antaranya terhadap sebuah perusahaan produksi baja besar dan dua anak perusahaannya serta lembaga keuangan yang dituduh menjalankan operasi penghindaran sanksi dan direktur umumnya.

Secara terpisah, Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken mengumumkan sanksi terhadap tiga oligarki.

Yaitu sebuah perusahaan milik negara Rusia yang diawasi oleh Kementerian Perhubungan, empat individu dan satu entitas yang beroperasi secara tidak sah di wilayah Ukraina yang bekerja sama dengan Rusia, dan 24 pertahanan dan teknologi Rusia.

"AS juga memberlakukan pembatasan visa pada 893 pejabat Federasi Rusia dan 31 pejabat pemerintah asing yang telah bertindak untuk mendukung aneksasi yang diklaim Rusia atas wilayah Krimea Ukraina dan dengan demikian mengancam atau melanggar kedaulatan Ukraina," kata Blinken.

Banyak penunjukan yang diumumkan oleh oligarki target AS yang sebelumnya disetujui oleh sekutu seperti Inggris, Australia, Kanada, dan Uni Eropa.

Mereka datang ketika perang di Ukraina telah memasuki bulan keenam.