TRIBUNNEWS.COM - Partai Republik Amerika Serikat (AS) mengecam penggeledahan yang dilakukan agen FBI di resor milik mantan Presiden AS, Donald Trump di Florida.

Tak sedikit anggota parlemen konservatif bersumpah untuk menyelidiki lembaga penegak hukum yang terlibat dalam insiden tersebut.

Dikutip Al Jazeera, kemarahan itu diungkapkan kelompok sayap kanan serta para pemimpin Kongres Partai Republik yang mengklaim tanpa bukti bahwa serangan pada Senin malam (8/8/2022) bermotif politik.

"Saya sudah cukup melihat," kata Pemimpin Minoritas DPR, Kevin McCarthy dalam sebuah pernyataan.

“Departemen Kehakiman telah mencapai keadaan politisasi senjata yang tidak dapat ditoleransi.”

McCarthy mengatakan ketika Partai Republik memenangkan kendali DPR, mereka akan melakukan 'pengawasan segera' terhadap departemen tersebut.

Baca juga: Selidiki Catatan Kepresidenan, FBI Geledah Rumah Donald Trump di Florida

Dia memperingatkan bahwa Jaksa Agung Merrick Garland harus menyimpan dokumennya dan menghapus kalendernya.

Ketua DPR Nancy Pelosi kecam pernyataan McCarthy

Sementara itu, Ketua DPR Nancy Pelosi mengecam pernyataan McCarthy.

Hal ini dimulai dengan menyangkal sindirannya bahwa Partai Republik akan mengambil alih DPR setelah pemilihan paruh waktu pada November mendatang.

"Tidak ada orang yang kebal hukum - bahkan Presiden Amerika Serikat, bahkan mantan Presiden Amerika Serikat," kata Pelosi kepada Today Show di NBC.

Jubir Biden Tegaskan Tak Tahu Soal Penggeledahan Resor Trump

Sementara itu, Juru Bicara Gedung Putih, Karine Jean-Pierre menekankan, Presiden Joe Biden tidak mengetahui soal penggeledahan resor Donald Trump.

“Presiden tidak diberitahu, tidak menyadarinya. Tidak ada seorang pun di Gedung Putih yang diberi tahu," kata Jean-Pierre kepada wartawan.

Ia menambahkan, Biden percaya bahwa penyelidikan Departemen Kehakiman harus bebas dari pengaruh politik.

Baca juga: FBI Gerebek Rumah Donald Trump, Eks Presiden AS Itu Dituduh Hilangkan Dokumen Rahasia

Serangan mendadak

Trump telah mengumumkan sejumlah agen FBI telah memasuki kediamannya di Mar-a-Lago dalam "serangan mendadak".

Trump mengatakan bahwa mereka mengepung resornya dan "mendobrak" brankasnya.

Mantan presiden menggambarkan pencarian itu sebagai bagian dari dorongan politik yang dipimpin Demokrat untuk mencegahnya mencalonkan diri lagi pada 2024 dan menyebutnya sebagai “penganiayaan politik”.

Penggeledahan dilakukan melalui surat perintah yang disetujui hakim.

Para ahli hukum mengatakan itu pasti telah diberi lampu hijau dari tingkat senior di Departemen Kehakiman karena sifat kasus yang menonjol dan keterlibatan seorang mantan presiden.

FBI belum ungkap dokumen apa yang dicari

FBI belum mengungkapkan apa yang mereka cari selama penggerebekan itu.

Baca juga: Donald Trump Sebut Nancy Pelosi Hanya Membuat Masalah

Beberapa media AS mengutip sumber-sumber tak dikenal yang mengatakan bahwa pencarian itu menargetkan kemungkinan kesalahan penanganan materi rahasia.

Pada Februari, Arsip Nasional mengambil 15 kotak dokumen Gedung Putih yang berkaitan dengan kepresidenan Trump dari Mar-a-Lago yang termasuk materi rahasia.

Masalah ini dibagikan dengan Kongres dan dirujuk ke Departemen Kehakiman.

Trump menghadapi beberapa penyelidikan, termasuk penyelidikan New York terhadap praktik bisnisnya dan audiensi publik oleh komite kongres yang memeriksa serangan 6 Januari 2021 di US Capitol oleh para pendukungnya.

Serangan politik terhadap Trump

Namun, banyak Partai Republik menggambarkan penggeledaan FBI pada hari Senin sebagai serangan politik terhadap mantan presiden dan para pendukungnya.

Baca juga: Mantan Pejabat Era Trump Salahkan AS Terkait Krisis Serbia-Kosovo

Lauren Boebert, seorang anggota parlemen sayap kanan, membandingkan pencarian FBI dengan tindakan polisi rahasia Nazi.

Anggota Kongres Matt Gaetz, sekutu setia Trump, juga menyarankan untuk menahan dana dari FBI dan lembaga lain sebagai tanggapan atas apa yang dia katakan sebagai upaya untuk melemahkan mantan presiden secara politis.

Berita lain terkait dengan Donald Trump

(Tribunnews.com/Andari Wulan Nugrahani)