TRIBUNNEWS.COM - Korea Utara menyebut pelapor khusus PBB untuk hak asasi manusia Korea Utara, Elizabeth Salmon, sebagai 'boneka' Amerika Serikat (AS).

Sebutan itu muncul setelah Salmon melakukan kunjungan pertamanya ke Korea Selatan minggu ini untuk bertemu dengan para pejabat, aktivis dan pembelot Korea Utara sejak pengangkatannya bulan lalu.

Dalam pernyataan pengukuhannya, Salmon mengatakan warga Korea Utara menghadapi kesulitan baru dan lebih serius.

Kesulitan itu merupakan akibat dari pembatasan terkait pandemi parah yang melanda Korea Utara hingga menambah pelanggaran hak asasi manusia selama beberapa dekade, tambah Salmon.

Salmon mengatakan dirinya yakin bahwa solidaritas internasional harus lebih tegas dimobilisasi untuk melindungi hak asasi manusia di Korea Utara.

Sementara itu, pada Jumat (2/9/2022), seorang juru bicara tak dikenal di Kementerian Luar Negeri Korea Utara mengeluarkan pernyataan yang mengecam pelapor PBB tanpa menyebut namanya secara langsung.

Baca juga: Setelah Deklarasikan Kemenangan dari Covid, Korea Utara Kini Sebut Kasus Demam Baru sebagai Flu

Pernyataan itu menuduh Salmon menampilkan "kebodohan dan visi yang bias".

Kementerian mengkritik Salmon karena membuat pernyataan sembrono yang tidak dapat diampuni yang melanggar sistem dan hak berdaulat Korea Utara yang tidak dapat diganggu gugat selama kunjungannya ke Korea Selatan, bunyi pernyataan itu.

Pernyataan itu juga menuduh Washington berada di belakang Salmón, dengan mengatakan, "Kami tahu betul bahwa AS sangat merentangkan tentakelnya di punggungnya".

"Raket 'hak asasi manusia' dari AS dan kekuatan musuh lainnya tidak ada hubungannya dengan jaminan hak asasi manusia yang sebenarnya dan tidak lain adalah cara bermusuhan yang paling dipolitisasi untuk menodai citra bermartabat (Korea Utara)," bunyi pernyataan itu sebagaimana dikutip AP News.

"Korea Utara tidak akan pernah memaafkan raket 'hak asasi manusia' AS dan pasukan bawahannya yang bertujuan untuk menggulingkan sistem sosial."

Kementerian Korea Utara mengulangi posisi sebelumnya bahwa mereka tidak akan pernah mengakui atau berurusan dengan pelapor khusus PBB tentang hak asasi manusianya.

Pendahulu Salmon ditolak aksesnya ke Korea Utara, yang menurut pengamat telah menantang upaya luar untuk menemukan informasi yang lebih independen dan kredibel tentang pelanggaran hak.

Korea Utara sangat sensitif terhadap kritik dari luar atas catatan haknya, melihatnya sebagai upaya untuk memfitnah dan mengguncang pemerintahan otoriternya yang terdiri dari 26 juta orang, yang sebagian besar memiliki sedikit akses ke berita asing.

Lebih lanjut, dalam sebuah laporan baru yang diedarkan pada hari Kamis, Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres mengatakan Korea Utara telah meningkatkan penindasan terhadap hak dan kebebasan rakyatnya.

Baca juga: Korea Utara Tolak Bantuan Ekonomi Korea Selatan, Ini Tanggapan Seoul

Untuk itu, Dewan Keamanan PBB harus mempertimbangkan untuk merujuknya ke Pengadilan Kriminal Internasional untuk kemungkinan kejahatan terhadap kemanusiaan.

Korea Utara tetap berada di bawah beberapa putaran sanksi PBB atas program nuklir dan misilnya.

Selama pertemuan mereka di Hawaii pada hari Kamis, Penasihat Keamanan Nasional AS Jake Sullivan dan rekan-rekannya dari Korea Selatan dan Jepang mengutuk pengembangan lanjutan rudal balistik dan senjata pemusnah massal Korea Utara.

Sementara AS menegaskan kembali "komitmen aliansi yang kuat" untuk dua kunci utamanya, Sekutu Asia, menurut pernyataan AS.

(Tribunnews.com/Rica Agustina)