TRIBUNNEWS.COM - Pemimpin Myanmar yang dikudeta Aung San Suu Kyi dinyatakan bersalah atas kecurangan pemilihan umum (Pemilu) pada Jumat (2/9/2022), CNN melaporkan.

Aung San Suu Kyi dijatuhi hukuman oleh hakim tiga tahun penjara dengan kerja paksa, menurut sumber yang mengetahui proses tersebut.

Peraih Nobel dan tokoh oposisi Myanmar terhadap kekuasaan militer selama beberapa dekade telah ditahan sejak kudeta awal tahun lalu dan dijatuhi hukuman lebih dari 17 tahun penjara.

Pada hari Jumat, dia dinilai telah melakukan penipuan dalam Pemilu 2020 yang dimenangkan oleh Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) dengan mayoritas legislatif yang luar biasa, mengalahkan partai yang diciptakan oleh militer.

Sumber, yang menolak disebutkan namanya karena mereka tidak berwenang berbicara kepada media, mengatakan tidak jelas apa yang akan terjadi dengan kerja paksa.

Win Myint, presiden yang dikudeta juga diberi hukuman yang sama, kata sumber itu.

Baca juga: Jaga Hubungan Persahabatan, Myanmar akan Impor Minyak dari Rusia

Seorang juru bicara dewan militer yang berkuasa tidak segera memberi jawaban saat dimintai tanggapan.

Junta hanya mengatakan Aung San Suu Kyi sedang menjalani proses hukum.

Seperti diketahui, militer merebut kekuasaan pada Februari 2021 untuk menghentikan NLD yang dipimpin Aung San Suu Kyi dari Pemilu.

NLD telah membantah penipuan dan mengatakan menang secara adil.

Aung San Suu Kyi, yang berusia 77 tahun pada bulan Juni, telah diadili selama lebih dari satu tahun atas berbagai tuduhan, mulai dari korupsi dan penghasutan hingga kebocoran rahasia resmi, dengan hukuman maksimum gabungan lebih dari 190 tahun.

Pengadilannya telah diadakan di balik pintu tertutup di ibu kota, Naypyitaw, dan pernyataan junta tentang proses tersebut telah dibatasi.

Perintah pembungkaman telah dikenakan pada pengacara Aung San Suu Kyi.

Baca juga artikel lain terkait Krisis Myanmar

(Tribunnews.com/Rica Agustina)