Tribun

Langgar Prinsip Demokrasi, Uni Eropa Bakal Tangguhkan Pendanaan Miliaran Euro ke Hongaria

Uni Eropa memperkenalkan sanksi keuangan baru sekitar dua tahun yang lalu, sebagai tanggapan atas kerusakan demokrasi di Polandia dan Hongaria.

Penulis: Nur Febriana Trinugraheni
Editor: Muhammad Zulfikar
zoom-in Langgar Prinsip Demokrasi, Uni Eropa Bakal Tangguhkan Pendanaan Miliaran Euro ke Hongaria
euronews/Christian Lue
Bendera Uni Eropa. Dewan eksekutif Uni Eropa (UE) pada hari Minggu (18/9/2022), mengusulkan untuk menangguhkan pendanaan sebesar 7,5 miliar euro ke Hongaria karena dianggap telah melanggar prinsip-prinsip demokrasi. 

Laporan Wartawan Tribunnews, Nur Febriana Trinugraheni
 
TRIBUNNEWS.COM, BRUSSELS - Dewan eksekutif Uni Eropa (UE) pada hari Minggu (18/9/2022), mengusulkan untuk menangguhkan pendanaan sebesar 7,5 miliar euro ke Hongaria karena dianggap telah melanggar prinsip-prinsip demokrasi.

Keputusan tersebut menjadi kasus pertama di bawah sanksi baru Uni Eropa, yang dimaksudkan untuk memperketat perlindungan aturan hukum di kawasan tersebut.

Uni Eropa memperkenalkan sanksi keuangan baru sekitar dua tahun yang lalu, sebagai tanggapan atas kerusakan demokrasi di Polandia dan Hongaria.

Baca juga: Gandum dan Unggas Murah Ukraina Bikin Petani dan Peternak Uni Eropa Merana

Perdana Menteri Hongaria Viktor Orban telah mengendalikan pengadilan, media, LSM dan akademisi, serta membatasi hak-hak migran, gay dan wanita selama lebih dari satu dekade dia berkuasa.

"Ini tentang pelanggaran aturan hukum yang membahayakan penggunaan dan pengelolaan dana UE. Kami tidak dapat menyimpulkan bahwa anggaran UE cukup terlindungi," kata Komisaris Anggaran UE Johannes Hahn, yang dikutip dari Reuters, Senin (19/9/2022).

Hahn menyoroti adanya ketidakberesan sistemik dalam undang-undang pengadaan dana publik Hongaria, kelemahan dalam penuntutan yang efektif dan kurangnya tindakan anti-korupsi.

Karena itu, Hahn merekomendasikan penangguhan sepertiga dana kohesi yang direncanakan untuk Hongaria yang diambil dari anggaran bersama Uni Eropa untuk 2021-2027 senilai 1,1 triliun euro.

Jumlah yang dimaksud adalah 7,5 miliar euro atau sekitar 5 persen dari perkiraan PDB 2022 Hongaria. Negara-negara UE sekarang memiliki waktu hingga tiga bulan untuk memutuskan usulan atau proposal tersebut.

Baca juga: Buka Pekan Diplomasi Iklim 2022, Uni Eropa Dorong Kolaborasi Aksi untuk Lingkungan

Hahn menambahkan, janji terbaru Hongaria untuk mengatasi kritik UE merupakan langkah yang benar, namun Hongaria perlu membuktikan janji tersebut dengan menuangkannya ke dalam undang-undang baru atau melalui tindakan praktis sehingga dapat meyakinkan blok tersebut.

Menteri Pembangunan Hongaria, Tibor Navracsics, yang bertanggung jawab atas negosiasi dengan pihak UE, mengatakan negaranya akan memenuhi semua 17 komitmen yang dibuat kepada Komisi Eropa untuk mencegah hilangnya bantuan finansial UE.

"Hongaria tidak membuat komitmen untuk membingungkan Komisi. Kami telah membuat komitmen yang kami tahu dapat dilaksanakan ... oleh karena itu, kami tidak akan menghadapi kerugian dana," kata Navracsics dalam konferensi pers.

Pemerintah Viktor Orban dalam beberapa pekan terakhir telah mengusulkan pembentukan badan anti-korupsi baru. Hal tersebut dilakukan karena Hongaria berada di bawah tekanan untuk mengamankan dana yang dapat mengatasi gejolak ekonomi dan pelemahan forint, yang dicap sebagai mata uang berkinerja terburuk di Eropa Timur.

Orban, yang menyebut dirinya sebagai "pejuang kebebasan", menyangkal bahwa Hongaria adalah negara korup.

Baca juga: Undang-undang Anti Deforestasi Uni Eropa Segera Final, Walhi Minta Indonesia Berbenah

Navracsics mengatakan, pemerintah Orban akan mengajukan undang-undang ke parlemen pada Jumat (23/9/2022) besok, untuk membentuk badan anti-korupsi independen baru yang bertugas memantau pengadaan dana publik UE. Badan tersebut diperkirakan akan diluncurkan pada bulan November.

Hongaria juga telah berjanji untuk menerapkan beberapa langkah anti-korupsi lainnya, termasuk aturan yang lebih ketat mengenai konflik kepentingan, memperluas cakupan laporan keuangan dan memperluas kekuasaan hakim untuk mengejar tersangka korupsi.

© 2022 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas