TRIBUNNEWS.COM - Kapal perang Angkatan Laut Amerika Serikat (AS) dan fregat Kanada melakukan transit rutin di Selat Taiwan pada Selasa (20/9/2022), kata militer Amerika dan Kanada.

Operasi itu dilakukan di tengah meningkatnya ketegangan militer antara China dan Taiwan.

Dalam beberapa tahun terakhir, kapal perang AS, dan kadang-kadang kapal-kapal dari negara-negara sekutu seperti Inggris dan Kanada, secara rutin berlayar melalui Selat Taiwan.

Hal itu memicu kemarahan China, mengklaim Taiwan yang diperintah secara demokratis sebagai wilayahnya sendiri.

Dalam sebuah pernyataan, Angkatan Laut AS mengatakan kapal perusak rudal kelas Arleigh Burke Higgins dan kapal fregat kelas Halifax Angkatan Laut Kanada melakukan transit melalui koridor di selat yang berada di luar laut teritorial negara pantai mana pun.

"Kerja sama seperti ini merupakan inti dari pendekatan kami untuk kawasan yang aman dan makmur," kata Angkatan Laut sebagaimana dikutip Channel News Asia.

Baca juga: China Bersedia Lakukan Upaya Maksimal untuk Bersatu Kembali secara Damai dengan Taiwan

Menteri Pertahanan Kanada, Anita Anand mengatakan, negaranya, sebagai negara Pasifik, sangat berkomitmen untuk menegakkan stabilitas dan kemakmuran global di kawasan Indo-Pasifik.

"Transit rutin Selat Taiwan hari ini menunjukkan komitmen kami untuk Indo-Pasifik yang bebas, terbuka, dan inklusif," katanya dalam sebuah pernyataan.

Komando Teater Timur Tentara Pembebasan Rakyat China mengatakan, pasukannya memantau kapal-kapal itu dan "memperingatkan mereka".

"Pasukan teater selalu siaga tinggi, dengan tegas melawan semua ancaman dan provokasi, dan dengan tegas membela kedaulatan nasional dan integritas teritorial," katanya dalam sebuah pernyataan.

Kementerian Pertahanan Taiwan mengatakan kapal-kapal itu berlayar ke arah utara melalui jalur air dan bahwa pasukannya mengamati misi tersebut, tetapi "situasinya seperti biasa".

Untuk diketahui, itu adalah transit kedua dalam sebulan oleh kapal Angkatan Laut AS, dan transit bersama kedua oleh Amerika dan Kanada dalam waktu kurang dari setahun, yang terakhir pada Oktober 2021.

Kunjungan ke Taiwan oleh Ketua Dewan Perwakilan Rakyat AS, Nancy Pelosi pada awal Agustus, membuat marah China.

China kemudian meluncurkan latihan militer di dekat Taiwan, yang terus berlanjut meskipun dalam skala yang jauh berkurang.

Selat Taiwan yang sempit sering menjadi sumber ketegangan militer sejak pemerintah Republik China yang kalah melarikan diri ke Taiwan pada 1949 setelah kalah perang saudara dengan komunis, yang mendirikan Republik Rakyat China.

Baca juga: China Pamer Kehebatan Kendaraan Komersial Energi Baru di Ajang IAA Transportation 2022

China Ingin 'Bersatu Kembali' dengan Taiwan

China bersedia melakukan upaya maksimal untuk "bersatu kembali" secara damai dengan Taiwan.

Pernyataan itu disampaikan Juru Bicara Kantor Urusan Taiwan-China, Ma Xiaoguang saat konferensi pers di Beijing pada Rabu (21/9/2022).

"Tanah air harus dipersatukan kembali dan pasti akan dipersatukan kembali," kata Ma sebagaimana dikutip Channel News Asia.

Tekad China untuk melindungi wilayahnya tidak tergoyahkan, tambahnya.

China telah mengusulkan model "satu negara, dua sistem" untuk Taiwan.

Hal itu mirip dengan formula di mana bekas jajahan Inggris di Hong Kong kembali ke pemerintahan China pada 1997.

Ma mengatakan, Taiwan dapat memiliki "sistem sosial yang berbeda dari daratan" yang memastikan cara hidup mereka dihormati, termasuk kebebasan beragama, tetapi dengan syarat itu untuk memastikan kedaulatan nasional, keamanan, dan kepentingan pembangunan.

Semua partai politik utama Taiwan telah menolak usulan tersebut dan hampir tidak memiliki dukungan publik, menurut jajak pendapat.

Penolakan itu terjadi terutama setelah Beijing memberlakukan undang-undang keamanan nasional di Hong Kong pada 2020, ketika kota itu diguncang oleh protes anti-pemerintah dan anti-China yang terkadang disertai kekerasan.

Baca juga: Video Gempa di Taiwan: Kereta Api Berguncang, Pengendara Motor Nyaris Terkena Longsor

Adapun China tidak pernah menggunakan kekuatan untuk membawa Taiwan di bawah kendalinya, dan pada 2005 mengesahkan undang-undang yang memberi negara itu dasar hukum untuk tindakan militer terhadap Taiwan jika memisahkan diri atau tampaknya akan melakukannya.

China telah menolak untuk berbicara dengan Presiden Taiwan, Tsai Ing-wen sejak dia pertama kali menjabat pada 2016, dengan keyakinan bahwa dia adalah seorang separatis.

Dia telah berulang kali menawarkan untuk berbicara atas dasar kesetaraan dan saling menghormati.

Namun pendahulu Tsai, Ma Ying-jeou mengadakan pertemuan penting dengan Presiden China, Xi Jinping di Singapura pada 2015.

(Tribunnews.com/Rica Agustina)