TRIBUNNEWS.COM - Sejumlah negara Baltik mengatakan tidak akan menawarkan perlindungan kepada warga negara Rusia yang melarikan diri dari mobilisasi militer.

Negara anggota Uni Eropa, Latvia, Lithuania dan Estonia yang berbatasan dengan Rusia, menegaskan hal tersebut pada Rabu (21/9/2022).

Ini menyusul pengumuman Presiden Rusia, Vladimir Putin yang memerintahkan mobilisasi militer secara parsial.

Dengan ini, sebanyak 300.000 personel militer cadangan akan dikerahkan.

Diberitakan sebelumnya, Menteri Pertahanan Rusia, Sergei Shoigu menegaskan pemanggilan ditujukan untuk personel cadangan yang berpengalaman sebagai tentara profesional.

Sedangkan pelajar dan warga yang bertugas dalam wajib militer tidak akan dipanggil.

Baca juga: Rusia Genjot Produksi Mesin-mesin Perang Pasca Vladimir Putin Umumkan Mobilisasi Militer

Kendati demikian, tiket penerbangan langsung dari Rusia habis terjual dan harganya meroket setelah pengumuman Putin.

"Penolakan untuk memenuhi kewajiban sipil seseorang di Rusia atau keinginan untuk melakukannya tidak merupakan alasan yang cukup untuk diberikan suaka di negara lain," kata Menteri Luar Negeri Estonia, Urmas Reinsalu dalam email kepada Reuters. 

Menteri Luar Negeri Latvia, Edgars Rinkevics juga menyinggung hal yang sama.

Dalam cuitannya di Twitter, Rinkevics mengutip kekhawatiran keamanan atas penolakan tersebut.

Sementara itu, Kementerian Dalam Negeri Lithuania mengatakan setiap kasus suaka akan ditimbang secara terpisah.

Tiga negara tersebut serta Polandia, mulai mengusir warga Rusia dari perbatasannya pada Senin (19/9/2022) tengah malam waktu setempat.

Mereka mengimbau para warga Rusia bahwa mereka tidak boleh bepergian ke luar negeri saat negaranya berperang dengan Ukraina.

Namun larangan ini memiliki sejumlah pengecualian.

Di antaranya untuk pembangkang Rusia yang mencari perlindungan di Uni Eropa (UE) bersama pengemudi truk, pengungsi dan penduduk tetap negara anggota UE, serta mereka yang ingin mengunjungi keluarga dekat.

Kepanikan di Rusia

Dalam sebuah wawancara dengan saluran TV Russia 24, Menteri Pertahanan Sergei Shoigu mengatakan bahwa Rusia memiliki 25 juta pria berbadan sehat yang siap bertugas.

Namun, kata dia, pemerintah hanya akan memanggil 300.000 orang dengan pengalaman militer.

Mereka akan diberikan pelatihan tambahan sebelum dikirim ke garis depan, dan tidak termasuk siswa atau mantan wajib militer.

Shoigu juga mengklaim bahwa 5.397 tentara Rusia tewas dalam konflik di Ukraina.

Sebelumnya, pada Selasa (20/9/2022), Duma secara tiba-tiba mengesahkan undang-undang yang menjatuhkan hukuman untuk penjarahan, menolak untuk berperang, menyerah dan desersi.

Aturan baru ini berlaku selama mobilisasi, masa perang dan darurat militer.

Menurut dekrit baru, tentara cadangan akan diperlakukan sama seperti tentara kontrak biasa jika mereka gagal melapor untuk bertugas.

"Mereka kalah perang dan mereka ingin melakukan sesuatu agar tidak kalah," kata Oleg Ignatov, seorang analis Crisis Group yang berbasis di Moskow, kepada Al Jazeera. 

Baca juga: Berita Foto : Polisi Rusia Tangkapi Penentang Mobilisasi Militer Parsial

Baca juga: Penerbangan Keluar dari Rusia Ludes Terjual setelah Putin Umumkan Mobilisasi Militer

"Saya pikir masalah utamanya adalah mereka kekurangan personel di lapangan – mereka tidak memiliki cukup tentara untuk menyerang Ukraina, atau bahkan melindungi daerah yang diduduki. Mereka ingin menutup kesenjangan dengan Ukraina dan itulah mengapa mereka menyatakan mobilisasi," imbuhnya.

Pada Rabu (21/9/2022) malam, sesaat setelah pengumuman Putin, demonstrasi pecah di kota-kota di seluruh Rusia.

Ivan Zhdanov, sekutu dekat pemimpin oposisi yang dipenjara Alexey Navalny, mengatakan tim Navalny siap mendukung semua aksi anti-perang.

Menurut Google Trends, beberapa jam sebelum pengumuman Putin, pertanyaan "bagaimana meninggalkan Rusia" melonjak di mesin pencari, seperti halnya "bagaimana mematahkan lengan".

Di hari yang sama, semua penerbangan ke Istanbul dan hampir semua penerbangan ke Yerevan terjual habis.

(Tribunnews/Ika Nur Cahyani)