TRIBUNNEWS.COM - Pejabat separatis pro-Rusia di empat wilayah pendudukan Ukraina mengadakan referendum untuk bergabung dengan Moskow.

Pemungutan suara ini akan berlangsung selama lima hari, mulai 23-27 September 2022.

Referendum akan dilakukan oleh penduduk Republik Rakyat Donetsk dan Luhansk (DPR dan LPR), serta sejumlah wilayah di Kherson dan Zaporizhia, di Ukraina.

Aneksasi ini menuai kecaman bahkan disebut tidak sah oleh Ukraina dan Barat.

Dikutip BBC, berikut ini beberapa hal yang perlu diketahui mengenai referendum wilayah separatis pro-Rusia di Ukraina:

Apa yang terjadi dan mengapa sekarang?

Sekitar tujuh bulan setelah invasi Rusia dimulai, Presiden Vladimir Putin terpukul oleh serangan balasan Ukraina.

Baca juga: Wilayah Donbas, Kherson, dan Zaporizhia di Ukraina Memulai Referendum untuk Gabung Rusia

Lewat serangan balasan yang diluncurkan Kyiv, pemerintahan Presiden Volodymyr Zelensky merebut kembali kota-kota di wilayah yang dikuasai Rusia sejak invasi pada 24 Februari 2022.

Referendum atau pemungutan suara tentang pencaplokan merupakan satu dari tiga langkah yang diadopsi Kremlin sebagai upaya mengatur ulang pertempuran.

Dengan mencaplok 15 persen lagi dari Ukraina yang berdaulat, Rusia akan dapat mengklaim wilayahnya diserang dari senjata yang disediakan oleh NATO dan negara-negara Barat lainnya ke Ukraina.

Lalu, dengan mengerahkan 300.000 pasukan tambahan, Putin disebut dapat mempertahankan garis depan sejauh 1.000 kilometer (620 mil).

Kremlin juga mengkriminalisasi desersi, penyerahan diri dan absen tanpa izin selama mobilisasi.

Referendum yang akan segera dibuka dikecam sebagai kegiatan ilegal oleh banyak negara Barat, termasuk kelompok pemantau internasional, OSCE, dan media Rusia telah mengatakan bahwa suara Ya tidak diragukan lagi.

Apa yang membuat pemungutan suara ini ilegal?