Di wilayah Zaporozhye dan Kherson, pertanyaan akan diajukan dalam bahasa Ukraina dan Rusia.

Diduga Dipaksa

Wali kota Luhansk, Sergey Haidai mengklaim dalam sebuah posting Telegram bahwa pasukan Rusia memaksa penduduk untuk memilih dan melarang mereka meninggalkan daerah itu.

"Menurut informasi, penjajah menciptakan kelompok bersenjata untuk berkeliling rumah dan memaksa orang untuk berpartisipasi dalam apa yang disebut 'referendum'," katanya, dilansir The Guardian.

Lebih lanjut, kata Haidai, "mereka yang tidak ikut serta dalam pemungutan suara akan otomatis diberhentikan dari pekerjaannya."

Di tempat lain, "pihak berwenang melarang penduduk setempat meninggalkan kota antara 23 dan 27 September."

Sekretaris dewan kota Zaporizhzhia, Anatoly Kurtev mengatakan pada Jumat (23/9/2022) bahwa "persiapan dan penyelenggaraan apa yang disebut 'referendum' diintensifkan".

"Penduduk setempat dijanjikan hadiah uang tunai dan peralatan rumah tangga untuk memberikan data paspor dan memperoleh kewarganegaraan Federasi Rusia," katanya.

Baca juga: UPDATE Perang Rusia-Ukraina: Putin Perintahkan Mobilisasi Parsial, Lalu Lintas Perbatasan Padat

Baca juga: Mengenal Mobilisasi Parsial Rusia, Pengerahan Pasukan Militer Cadangan Vladimir Putin ke Ukraina

Referendum dianggap sebagai tindakan konyol, palsu dan ilegal oleh Ukraina dan Barat.

Sebelumnya, rencana Republik Rakyat Luhansk (LPR) dan Republik Rakyat Donetsk (DPR) untuk melakukan referendum bergabung dengan Rusia tidak diakui oleh NATO.

Pakta Pertahanan Atlantik Utara atau NATO yang sejak awal menyokong Ukraina melawan invasi Rusia menganggap, referendum LPR dan DPR hanya dagelannya Vladimir Putin.

Ini juga mengingatkan pada referendum 2014 yang menyebabkan semenanjung Krimea di Ukraina dianeksasi oleh Rusia.

(Tribunnews/Ika Nur Cahyani)