Laporan Koresponden Tribunnews.com, Richard Susilo dari Jepang

TRIBUNNEWS.COM, TOKYO - Pemeriksaan pajak konsumsi (PPN) Jepang semakin diperketat saat ini.

Bahkan hari ini (30/9/2022) dibentuk markas khusus penanggulangan untuk pengembalian pajak konsumsi ilegal dan antisipasi kepada konsumen yang nakal tidak menyetorkan PPN nya kepada pemerintah.

"Biro Perpajakan Regional Tokyo telah mendirikan markas penanggulangan baru dan memperkuat upayanya, karena ada serangkaian kasus penyalahgunaan sistem pengembalian uang yang mengembalikan pajak konsumsi setelah dibayar jika kondisi tertentu terpenuhi," ungkap sumber Tribunnews.com Jumat (30/9/2022).

Biro Perpajakan Regional Tokyo baru saja mendirikan "Markas Penanggulangan untuk Pengembalian Pajak Konsumsi Ilegal."

Segala kasus yang ilegal, tidak menyetorkan PPN ke pemerintah maupun kelebihan pembayaran PPN yang belum diproses dikembalikan lebih lanjut.

Pada tanggal 30 September ini, pertemuan pertama diadakan di markas penanggulangan, dan Direktur Tetsuro Shigefuji memberikan komentarnya di depan sekitar 130 anggota staf yang bertanggung jawab atas penyelidikan pajak dan pengumpulan pajak.

 "Pengembalian pajak konsumsi ilegal adalah tindakan yang sangat jahat. Kita harus berurusan dengan itu dengan ketat. Saya ingin Anda melakukan yang terbaik," tekan Shigefuji.

Mengenai pajak konsumsi, ada sistem pengembalian di mana selisihnya dikembalikan dari pemerintah jika jumlah PPN yang dibayarkan oleh pelaku usaha saat membeli produk berlebih  dari jumlah yang diterima saat menjual produk.

Menurut Biro Perpajakan Nasional, tidak ada akhir dari kasus-kasus jahat menerima pengembalian uang secara ilegal dengan mengeksploitasi sistem ini dan melaporkan pembelian secara berlebihan.

Sebagai hasil dari penyelidikan pajak, jumlah pajak tambahan yang dikumpulkan sebagai kejahatan adalah sekitar 3,4 miliar yen secara nasional sejak Juni 2021 sampai dengan Juni 2022.

"Tampaknya ada kasus yang berkecenderungan berkembang menjadi kasus kriminal," tambahnya.

Biro Perpajakan Regional Tokyo mengatakan bahwa pengembalian pajak konsumsi yang curang adalah "tindakan menipu uang kas nasional," dan akan secara signifikan meningkatkan jumlah staf untuk menanganinya.