Dengan ini, antar anggota NATO dapat bertukar pandangan dan informasi serta mendiskusikan masalah sebelum mencapai kesepakatan dan mengambil tindakan.

"Ini juga memberi NATO peran aktif dalam diplomasi preventif dengan menyediakan sarana untuk membantu menghindari konflik militer," kata NATO dalam situs resminya, dilansir Washington Post. 

Forum diskusi itu dilakukan Dewan Atlantik Utara (NAC) sebagai badan pembuat keputusan politik utama NATO.

Pasal 4 telah digunakan tujuh kali sejak NATO didirikan pada tahun 1949.

Baru-baru ini, Latvia, Lituania, Polandia, Bulgaria, Republik Ceko, Estonia, Rumania, dan Slovakia menggunakannya untuk mengadakan pertemuan setelah invasi Rusia ke Ukraina.

Negara-negara anggota tidak berkewajiban untuk bertindak saat Pasal 4 aktif, meskipun musyawarah dapat menghasilkan keputusan untuk mengambil tindakan bersama NATO.

Turki, misalnya, menggunakan Pasal 4 pada 2015 setelah 30 orang tewas dalam bom bunuh diri di dekat perbatasannya dengan Suriah.

Pada saat itu, pemerintah Turki mengatakan ingin memberi tahu sekutu NATO tentang tindakan yang diambilnya untuk menanggapi serangan tersebut.

Setelah pertemuan, Dewan Atlantik Utara mengeluarkan pernyataan bahwa para anggotanya "mengutuk keras serangan teroris terhadap Turki", tetapi tidak mengambil tindakan lebih lanjut.

Penjelasan Pasal 5

Sementara itu, Pasal 5 piagam NATO menyatakan semua anggota sepakat bahwa satu serangan dianggap sebagai serangan untuk semua anggota.

Seluruh 30 anggota NATO harus merespons, termasuk dengan mengerahkan angkatan bersenjata untuk memulihkan keamanan di Atlantik Utara.

Di bawah pasal ini, aliansi memiliki wewenang untuk meluncurkan respons bersenjata.

Klausul pertahanan kolektif dalam Pasal 5 hanya aktif sekali, setelah serangan di Amerika Serikat pada 11 September 2001 atau 9/11.