Laporan Koresponden Tribunnews.com, Richard Susilo dari Jepang

TRIBUNNEWS.COM, TOKYO - Undang-undang (UU) Baru Jepang akan memungkinkan sumbangan yang diberikan seseorang dalam jumlah besar kepada sebuah organisasi khususnya gereja, untuk diminta kembali oleh keluarganya.

"Hal ini sebenarnya terkait gereja unifikasi yang menerima sampai jutaan yen dari tiap pengikutnya sehingga membuat ada pengikut yang menderita hidupnya dan berakibat anggota keluarganya melakukan pembunuhan kepada mantan PM Jepang Shinzo Abe," papar sumber Tribunnews.com, Jumat (25/11/2022).

Baca juga: Proyek Chili Bersama Jepang Yakni Teleskop Radio Dunia Ternyata Diretas

Di Badan Anggaran parlemen Jepang, Jumat (25/11/2022) kemarin fokus pembahasan adalah perlu atau tidaknya UU baru untuk memberikan keringanan dan pencegahan kerusakan akibat sumbangan besar harus dicabut atau tidak.

Perdana Menteri Fumio Kishida mengakui bahwa secara konstitusional sulit untuk memberikan sumbangan sukarela yang tunduk pada undang-undang dan peraturan.

"Sebagai hasil diskusi tentang sejauh mana kami dapat menulis dalam kaitannya dengan konstitusi, kami sedang mempertimbangkan sistem hak subrogasi obligee," kata PM Fumio Kishida.

Hak subrogasi obligee merupakan hak yang diakui oleh KUH Perdata, dan pemerintah berkeyakinan bahwa hal itu dapat diterapkan untuk menuntut pengembalian sumbangan.

Dengan hak tersebut keluarga memungkinkan mengklaim kepada penerima sumbangan agar mengembalikan sumbangan besar yang telah diberikan keluarganya di masa lalu.

RUU pemerintah melarang permintaan sumbangan menggunakan metode seperti metode pemasaran psikiatris, dan mereka yang menyumbang dalam "kebingungan" tidak punya pendapat, setelah diminta dianggap dapat melanggar ini dan dapat membatalkan sumbangan serta memungkinkan meminta pengembalian dana sumbangan ke penerima tersebut.

Baca juga: Inflasi Jepang Mengalami Kenaikan, Peningkatannya Tercepat dalam 40 Tahun

Jika pendonor memiliki hak untuk menarik diri tetapi tidak menggunakannya, dan keluarga pendonor memiliki hak untuk mengklaim pembayaran tunjangan anak, dan lainnya, maka keluarga dapat menggunakan hak untuk menarik sumbangan yang telah diberikan itu atas nama donor menggunakan hak subrogasi tersebut.

Di bawah undang-undang baru nanti, pengecualian KUH Perdata akan ditetapkan sehingga keluarga dapat mengklaim tunjangan anak dan manfaat lain yang akan diterima di masa depan.

Namun menurut pejabat pemerintah, jika orang tersebut mengklaim bahwa dia "tidak bingung", dia tidak akan diberikan hak untuk membatalkan, dan akan sulit bagi keluarganya untuk mengajukan klaim.

Mengenai Federasi Keluarga untuk Perdamaian dan Penyatuan Dunia (sebelumnya Gereja Unifikasi), Akira Nagatsuma, ketua Dewan Riset Kebijakan Partai Demokratik Konstitusional Jepang (Oposisi) mengatakan, "Di bawah kendali pikiran, donasi dibuat tanpa ragu-ragu dan diminta untuk melakukannya."

Menteri Konsumen Taro Kono menegaskan kembali pandangannya bahwa sulit untuk mendefinisikan dan mengatur pengendalian pikiran.

Selain itu, mengenai tindakan berdonasi tanpa merasa malu, dia mengatakan, "Karena Anda membuang harta Anda sendiri, sulit untuk melanggar hak itu. Bahkan anggota keluarga pun tidak dapat menghalanginya."

Pemerintah berharap dapat melindungi masyarakat yang berdonasi dengan memasukkan peraturan yang mewajibkan korporasi dan organisasi untuk memberikan pertimbangan agar masyarakat yang dimintai donasi tidak kehilangan kemampuan untuk mengambil keputusan yang tepat.

Sementara itu untuk info lengkap terkait beasiswa, upaya belajar bahasa Jepang yang lebih efektif serta belajar gratis di sekolah bahasa Jepang, silakan email: info@sekolah.biz dengan subject: Belajar bahasa Jepang.