TRIBUNNEWS.COM, WASHINGTON - Presiden Prancis Emmanuel Macron mengecam kebijakan antiinflasi AS atau yang disebut Inflation Reduction Act (IRA).  

Kecaman disampaikan di depan forum pengusaha dan anggota parlemen AS pada hari pertama kunjungannya ke Washington, Rabu (30/11/2022).

Menurut Macron, IRA atau Undang-Undang Pengurangan Inflasi merupakan ancaman besar bagi bisnis Prancis.

Seorang jurnalis AFP melaporkan dia mendengar Presiden Prancis memberi tahu anggota parlemen AS dan pebisnis, "Ini sangat agresif untuk pebisnis kami," kata Macron.

"Anda mungkin akan memperbaiki masalah Anda, tetapi Anda akan menambah masalah saya," katanya merujuk pada IRA yang ditujukan untuk menyelamatkan ekonomi AS dari resesi.

Baca juga: Macron: Prancis Telah Siap Hadapi Pemotongan Pasokan Gas Rusia

Baca juga: Emmanuel Macron Tanda Tangani Protokol Aksesi Finlandia dan Swedia Gabung NATO

Baca juga: Dukung Sanksi Tapi Macron Tak Setuju Rusia Dimusnahkan, Sikapnya Dicemooh Pendukung Kiev

Para pengusaha dan politisi AS itu mengundang Macron makan siang, sebelum pertemuan puncak Macron Bersama Presiden AS Joe Biden,  Kamis (1/12/2022).

Kepala negara Prancis itu berada di AS dalam kunjungan resmi lima hari yang dimulai kemarin dan akan berlangsung hingga 3 Desember.

Mengingat krisis energi yang meluas di seluruh UE, kekhawatiran serius telah muncul sejak Washington mengadopsi Undang-Undang Pengurangan Inflasi (IRA) pada 16 Agustus 2022.

Kebijakan itu diyakini banyak pejabat akan menarik perusahaan-perusahaan penting untuk berinvestasi di AS daripada di Uni Eropa.

Beberapa pejabat Uni Eropa telah mengkritik UU tersebut karena melanggar aturan perdagangan internasional.

IRA secara khusus mencakup berbagai bidang, termasuk undang-undang terkait energi. Kebijakan itu akan meningkatkan Kredit Pajak Investasi untuk proyek energi terbarukan dari 26 persen menjadi 30 persen.

Ini juga termasuk kredit pajak untuk memproduksi panel surya, inverter, dan komponen rak.

Selain itu, terdapat lebih banyak kredit pajak untuk kendaraan listrik, panel listrik, pompa panas, dan banyak produk lain yang terkait langsung dengan industri energi terbarukan.

UU tersebut menjanjikan selisih sekitar $300 miliar untuk pengurangan defisit. Ini juga akan menyediakan $369 miliar dana untuk keamanan energi dan perubahan iklim.