Alih-alih menekan etnis Albania untuk mematuhi perjanjian yang ditandatangani, AS dan UE telah secara terang-terangan menyabotase dokumen Brussel, sementara lebih memilih praktik kejam untuk mengintimidasi dan menyalahkan Serbia Kosovo.

Bulan lalu, Brussel dan Washington berhasil membujuk Pristina untuk membatalkan rencananya untuk melarang pelat nomor Serbia.

Kedamaian relatif berlangsung kurang dari dua minggu, sebelum polisi Kosovo etnis Albania dikerahkan di wilayah mayoritas Serbia.

Perdana Menteri Serbia mengklaim negaranya berada di ambang perang dengan Kosovo karena tindakan Perdana Menteri Kosovo dan kelambanan Uni Eropa.

Ledakan dan suara tembakan terdengar lagi di wilayah yang memproklamasikan kemerdekaan terpisah dari Beograd.

Eskalasi lain di utara Kosovo dimulai pada 10 Desember setelah penahanan mantan polisi Serbia Dejan Pantic oleh lembaga penegak hukum Kosovo.

Pihak berwenang menuduh Pantic melakukan terorisme, dengan mengatakan dia diduga melakukan serangan terhadap petugas polisi Kosovo bersama dengan anggota kelompok criminal.

Setelah penangkapannya, pengunjuk rasa Serbia, yang ingin mencegah pemindahannya ke Pristina, mendirikan barikade di utara Kosovo.

Barikade itu memblokir lalu lintas melalui dua penyeberangan perbatasan utama ke arah Serbia.

Pada saat yang sama, polisi Kosovo memblokir pintu masuk dari pihak mereka ke pos pemeriksaan Yarine. Tembakan terdengar di beberapa pemukiman.

Pasukan Misi Khusus UE (EULEX) dan NATO (KFOR) telah tiba di penyeberangan di Kosovo utara.

Beograd mengklaim akan mempertimbangkan pengerahan pasukan tentara dan polisi Serbia ke Kosovo, sesuai resolusi Dewan Keamanan PBB.

Jika disetujui, ini mungkin permintaan pertama dari Beograd sejak akhir perang 1998-1999.

Situasi di wilayah tersebut diperburuk keputusan yang baru-baru ini diumumkan oleh republik yang tidak diakui itu untuk mengajukan keanggotaan UE pada akhir 2022.(Tribunnews.com/Southfront/RussiaToday/xna)