TRIBUNNEWS.COM - Kementerian Luar Negeri Suriah meminta militer Amerika Serikat (AS) di Suriah agar mundur dari negaranya.

Suriah menganggap kehadiran militer AS di negaranya adalah tindakan paksa dari Barat untuk ikut campur urusan internal Suriah.

Mereka mengatakan tindakan ini sama saja dengan kejahatan perang.

Suriah juga meningkatkan penderitaan rakyat dan memperlambat proses rekonstruksi pascaperang karena kehadiran militer AS.

Militer AS di Suriah dilaporkan telah menjarah sumber daya alam rakyat Suriah, termasuk minyak, gas, gandum, dan mineral lainnya.

Baca juga: Presiden Turki Erdogan Tagih Janji Putin soal Komitmen Rusia Bersihkan Militan Kurdi di Suriah

Pemerintah Suriah menuntut pengembalian jarahan AS ke Suriah.

Kementerian Luar Negeri Suriah telah memberikan data kerugian yang dialami Suriah karena penjarahan ini kepada Dewan Keamanan PBB, Rabu (14/12/2022), seperti diberitakan TASS.

Suriah mencatat penjarahan oleh militer ilegal AS ini telah dilakukan selama beberapa tahun terakhir.

Total kerugian yang diderita Suriah diperkirakan mencapai $19,8 miliar.

Selain itu, pengeboman oleh Angkatan Udara koalisi Barat menyebabkan kerusakan di Suriah, dengan total senilai $2,9 miliar.

"Diamnya lebih lanjut Dewan Keamanan PBB tentang kebijakan agresif Amerika Serikat dan pelanggaran prinsip-prinsip hukum internasional tidak dapat diterima," tegas Kementerian Luar Negeri Suriah.

Baca juga: Dua Pemberontak ISIS Tewas dalam Serangan Helikopter AS di Suriah

PBB abaikan penderitaan warga Suriah

Suriah mengatakan Dewan Keamanan PBB tidak seharusnya mengabaikan hal ini.

“Tidak mungkin untuk mengabaikan penderitaan warga Suriah sebagai akibat dari sanksi yang dijatuhkan oleh Amerika Serikat dan Uni Eropa," bunyi pernyataan Kementerian Luar Negeri Suriah.