Jokowi Melawan WTO
Kebijakan Jokowi kembali memberlakukan larangan ekspor biji bauksit disebut-sebut upaya perlawanan ke WTO.
Editor: Hasanudin Aco
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden Jokowi benar-benar membuktikan ucapannya akan melawan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO).
Setelah berhasil dengan larangan ekspor bijih nikel pada Januari 2020, kini Jokowi bakal menerapkan aturan terkait dengan larangan ekspor bijih bauksit.
“Mulai Juni 2023 pemerintah akan memberlakukan pelarangan ekspor bijih bauksit dan mendorong industri pengolahan dan pemurnian bauksit di dalam negeri,” kata Jokowi dalam keterangan pers secara live di Istana Merdeka, Rabu (21/12/2022).
Kebijakan Jokowi kembali memberlakukan larangan ekspor biji bauksit disebut-sebut upaya perlawanan ke WTO.
Baca juga: Usai Nikel, Jokowi Akan Larang Ekspor Komoditas Bahan Mentah Lainnya
Saat berbicara pada acara Forum CEO 100 Kompas di Jakarta, Kamis (18/11/2021), Jokowi menegaskan akan menghadapi Uni Eropa (UE) di Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) terkait gugatan kebijakan Pemerintah Indonesia yang melarang ekspor nikel.
"Jangan tarik-tarik kita ke WTO karena kita sdmtop (ekspor nikel). Dengan cara apa pun kita lawan," tegas Jokowi.
Jokowi menegaskan dari penghentian ekspor nikel saja, Indonesia bisa meraup banyak keuntungan.
Kepala Negara memperkirakan penghentian ekspor bijih nikel ini bakal meraih benefit hingga 20 miliar dollar AS atau setara Rp 284 triliun (kurs Rp 14.200 per dollar AS).
Malah semua sumber daya alam berbahan mentah (raw material), seperti bauksit dan tembaga, jika dihentikan ekspornya ke negara-negara lain, Indonesia bisa mengantongi keuntungan 35 miliar dollar AS.
"Sekarang ini lompatan ekspor kita tinggi ini dari ini. Di bulan Oktober saja, sudah 16,5 miliar dollar AS. Sampai akhir tahun perkiraan saya bisa sampai 20 miliar dollar AS, hanya dari kita setop nikel. Dan perkiraan saya dari barang-barang yang lain, perkiraan saja 35 miliar dollar AS," sebutnya.
Alasan pemerintah menghentikan pengiriman bijih nikel lantaran ingin menciptakan lapangan kerja.
Namun, Jokowi bilang Indonesia tidak menutup diri apabila ada negara lain yang ingin berinvestasi dan berproduksi.
Tetapi, dirinya tidak ingin negara lain malah ingin menguasai bahan mentah Tanah Air yang bisa menghasilkan energi tersebut.
