TRIBUNNEWS.COM - Misi NATO di Kosovo menolak permintaan pemerintah Serbia untuk mengerahkan 1.000 personel penjaga perdamainan ke Kosovo.

Seperti diketahui, Serbia dan Kosovo terlibat serentetan bentrokan dalam beberapa waktu belakangan ini.

Bekas provinsi Kosovo di Serbia mendeklarasikan kemerdekaan pada 2008, setelah perang yang berlangsung antara 1998-1999.

NATO membom Republik Federal Yugoslavia, yang terdiri dari Serbia dan Montenegro, untuk melindungi Kosovo yang mayoritas penduduk Albania.

"Mereka (KFOR, misi NATO di Kosovo) menjawab dengan mengatakan bahwa mereka menganggap tidak perlu mengirim tentara Serbia ke Kosovo, mengutip resolusi PBB yang menyetujui mandat mereka di Kosovo," papar Presiden Serbia Aleksandar Vucic dalam sebuah wawancara dengan Saluran TV Pink Serbia pada Minggu (8/1/2023), seperti dikutip VoA.

Baca juga: Pasukan Serbia Siaga Tempur di Perbatasan Kosovo, Siapkan 5 Ribu Angkatan Bersenjata Khusus

Bentrokan Kosovo dan Serbia

Dikutip Al Jazeera, bulan lalu, untuk pertama kalinya sejak perang berakhir, Serbia meminta pengerahan pasukan di Kosovo.

Permintaan ini mengikuti serangkaian bentrokan antara otoritas Kosovo dan Serbia.

Setengah dari etnis Serbia tinggal di utara dan sebagian besar menolak untuk mengakui kemerdekaan Kosovo.

Sebagian besar lainnya, di bagian lain negara termasuk Shterpce, mengakui pemerintah Pristina dan berpartisipasi dalam kehidupan politik.

Konflik di Kosovo meletus ketika separatis etnik Albania melancarkan pemberontakan melawan pemerintahan Serbia dan Beograd menanggapinya dengan penumpasan brutal yang mendorong intervensi NATO.

Sekitar 13.000 orang tewas dalam konflik tersebut, kebanyakan etnis Albania.

Baca juga: NATO Gelar Latihan Militer di Kosovo, Berpotensi Timbulkan Perang Baru di Eropa

Baik Serbia dan Kosovo diimbau agar menormalkan hubungan jika mereka ingin maju menuju keanggotaan UE.

Delegasi senior AS akan mengunjungi kawasan itu minggu depan untuk membantu memajukan pembicaraan yang dimediasi Uni Eropa yang menemui jalan buntu.