Lebih jauh, Duta Besar Indonesia untuk Filipina, Agus Widjojo, menyebut Anton Gobay ditangkap saat polisi Filipina sedang melakukan razim.

Saat pemeriksaan, kata dia, Anton tidak mampu menunjukkan surat kepemilikan senjata tersebut.

Anton juga tidak membawa paspor atau kartu identitas, walau kemudian dapat teridentifikasi sebagai WNI melalui sebuah sertifikat.

“Dari pengakuan yang bersangkutan (Anton) dan telah kami cek, dia juga terdaftar sebagai pelajar di sekolah penerbangan di Iba, Filipina,” kata Agus saat dihubungi BBC News Indonesia, Kamis (12/1/2023).

Agus Widjojo menambahkan, berdasarkan pengakuan Anton, senjata api tersebut akan dibawa ke Papua.

“Memang ada keterkaitan, bahkan ada niat, bahwa kegiatan itu dalam rangka mendukung kegiatan-kegiatan yang ada di Papua, yang saya maksud adalah KKB dan sparatisme,” katanya.

Namun, Agus belum mengetahui kelompok kriminal bersenjata (KKB- istilah yang digunakan pemerintah) mana yang terlibat dengan pembelian senjata ilegal tersebut.

“Semua itu masih dalam rangka penggalian informasi dan belum sampai kepada hal-hal yang bisa untuk dirilis ke publik,” tambah dia.

Agus menambahkan mengutip pengakuan Anton, senjata tersebut diperoleh dari seseorang yang berasal dari Provinsi Cebu.

“Dan menurut dia, ini adalah upaya kali ketiga untuk mencari senjata di Filipina. Pertama, dia tertipu dan rugi. Kedua, tertipu lagi dan rugi. Yang ketiga ini baru berhasil. Jadi kelihatannya ini masih merupakan jaringan baru juga, dan dia juga dalam rangka membangun jaringan baru yang ada di sini (Filipina),” ujar Agus.

Beli Belasan Senjata

Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Pol Dedi Prasetyo, pada Rabu (11/1/2023) mengatakan, Anton membeli 12 senapan api ilegal di Filipina dengan identitas palsu dari seseorang di wilayah Danao City, Provinsi Cebu, Filipina, pada 7 Januari lalu.

Anton yang ditangkap bersama dua orang warga Filipina disebut membeli 10 pucuk senapan laras panjang M4 kaliber 5.56 dan dua senapan laras pendek Ingram 9mm.

Dedi menambahkan, Mabes Polri telah mengirim delapan anggotanya ke Filipina untuk melakukan koordinasi dengan otoritas setempat.