Perdana Menteri Swedia Tanggapi Ulah Warganya yang Bakar Kitab Suci Alquran

TRIBUNNEWS.COM, SWEDIA -  Perdana Menteri Swedia, Ulf Kristersson, akhirnya bukan suara dan ikut mengutuk aksi pembakaran kitab suci Alquran yang dilakukan seorang warganya.

“Kebebasan berpendapat merupakan bagian fundamental dari demokrasi. Tetapi sesuatu yang legal belum tentu sesuai. Membakar buku-buku yang suci bagi banyak orang adalah tindakan yang sangat tak sopan,” ujarnya dikutip dari VOA, Senin (23/1/2023).

“Saya ingin mengungkapkan simpati untuk semua Muslim yang tersinggung dengan apa yang terjadi di Stockholm hari ini,” ucapnya.

Sebelumnya diberitakan, seorang Politisi Swedia bernama Rasmus Paludan membakar sebuah Alquran dalam sebuah demonstrasi di depan Kedutaan Besar Turki di Ibu Kota Stockholm.

Baca juga: Begini Hubungan Swedia dan Turki setelah Pembakaran Alquran oleh Rasmus Paludan

Paludan memang sudah beberapa kali membakar kitab suci umat Islam, terakhir dilakukan pada April tahun lalu.

Kecaman terhadap pembakar Alquran oleh Paludan juga datang dari negara-negara berpenduduk mayoritas Muslim lainnya, termasuk Turki, Arab Saudi, Yordania, Kuwait, dan Uni Emirat Arab.

Ulf Kristersson berpendapat apa yang dilakukan Paludan sejauh ini diyakini merusak usaha Stockholm untuk meyakinkan Turki agar Swedia dan Finlandia bergabung dengan NATO.

Turki merupakan anggota NATO yang saat ini masih menentang bergabungnya Swedia dan Finlandia dalam aliansi militer Barat tersebut.

Turki merasa Swedia dan Finlandia melindungi kelompok yang oleh mereka yakini sebagai organisasi teroris.

Sedangkan untuk bergabung dengan NATO dibutuhkan persetujuan seluruh anggota aliansi militer tersebut.

Swedia dan Finlandia memutuskan bergabung dengan NATO, setelah Rusia menyerang Ukraina.

Kecaman dari Negara-negara Islam

Indonesia mengutuk keras pembakaran Al-Quran yang dilakukan politikus sayap kanan Swedia-Denmark, Rasmus Paludan.

Paludan melakukan pembakaran Al-Quran di depan Kedutaan Besar Turki di Stockholm, Sabtu (21/1/2023).

Kecaman tersebut dikeluarkan oleh Kementerian Luar Negeri Ri lewat akun resminya di Twitter, Minggu (22/1/2023).