2 Tahun pasca-Kudeta Myanmar, Junta Militer Janji Adakan Pemilihan Umum
2 tahun pasca kudeta Myanmar, Junta Militer berjanji mengadakan pemilihan umum. Darurat nasional Myanmar berakhir hari ini, 1 Februari 2023.
Penulis: Yunita Rahmayanti
Editor: Garudea Prabawati
Para negosiator militer sedang bekerja untuk menggabungkan konstituen yang cukup besar untuk membuat pemilu kredibel.
Termasuk kelompok pemberontak etnis yang tidak ikut campur dalam kekacauan pasca-kudeta, dan partai-partai regional yang lebih kecil.
Baca juga: Jadi Ketua ASEAN, Indonesia Tidak Akan Undang Junta Myanmar dalam Setiap Pertemuan
Ancaman Junta Militer saat Pemilu
Meski Junta Militer Myanmar telah merencanakan pemilihan umum, namun masyarakat masih meragukan kondisi saat pemilu.
Menurut Htwe Htwe Thein dari Universitas Curtin di Australia, pemungutan suara kemungkinan besar tidak mungkin dilakukan di banyak daerah di Myanmar.
"Di daerah yang mereka kuasai, ada kemungkinan orang bisa dipaksa untuk memilih, dan memilih partai atau partai yang berafiliasi dengan junta," katanya, dikutip dari France 24.
"Orang-orang pasti akan berasumsi bahwa mereka sedang diawasi - dan mungkin ada hukuman karena tidak memberikan suara atau memberikan suara menentang junta."
Ancaman juga dibuat oleh pejuang anti-kudeta terhadap mereka yang bekerja sama dengan pemilu.
Media lokal Myanmar melaporkan beberapa serangan terhadap tim yang memverifikasi daftar pemilih di pusat komersial.
(Tribunnews.com/Yunita Rahmayanti)
Berita lain terkait Junta Militer Myanmar