Para Menlu ASEAN Sepakati Gunakan 'Pendekatan Bersatu' untuk Sikapi Kondisi Myanmar
ASEAN juga mendorong dialog nasional yang inklusif, sebab hal itu adalah kunci untuk menemukan penyelesaian damai atas situasi di Myanmar.
Penulis: Larasati Dyah Utami
Editor: Muhammad Zulfikar
Selama makan siang kerja, Retno berujar, para Menlu ASEAN berdiskusi dan menyetujui untuk mendesak kemajuan yang signifikan dalam implementasi 5PC untuk membuka jalan bagi dialog nasional yang inklusif di Myanmar;
Baca juga: Junta Myanmar Perpanjang Status Darurat, Pakar PBB: Bencana Hak Asasi Manusia
ASEAN juga mendorong dialog nasional yang inklusif, sebab hal itu adalah kunci untuk menemukan penyelesaian damai atas situasi di Myanmar.
"Lingkungan yang kondusif harus diciptakan untuk dialog yang inklusif, dengan mengurangi kekerasan, dan memastikan pengiriman bantuan kemanusiaan yang tepat waktu dan tanpa hambatan," ujarnya.
Indonesia tidak mengundang junta militer Myanmar untuk hadir di penyelenggaraan ASEAN keketuaan Indonesia.
Sebelumnya, Indonesia telah mengundang perwakilan negara Myanmar di tingkat non politik untuk hadir di penyelenggaraan ASEAN.
Namun, tidak ada perwakilan Myanmar yang hadir pada pertemuan Menlu hari ini, dengan kosongnya kursi Myanmar.
2 Tahun Kudeta Myanmar
Para pengunjuk rasa di Myanmar memperingati dua tahun kudeta militer dengan "aksi diam" dan kembali bersumpah untuk memulihkan demokrasi yang direbut dari mereka.
Dilansir Independent, hampir 1,2 juta orang mengungsi di dalam negeri dan lebih dari 70.000 orang meninggalkan negara itu dalam dua tahun sejak kudeta Myanmar, menurut perkiraan PBB.
Asosiasi Bantuan Independen untuk Tahanan Politik, sebuah kelompok pengawas yang melacak pembunuhan dan penangkapan, mengklaim setidaknya 2.940 warga sipil telah dibunuh oleh pihak berwenang.
17.572 lainnya telah ditangkap sejak 1 Februari 2021, dengan 13.763 di antaranya masih berada di balik jeruji besi.
Pada hari Rabu (1/2/2023), kelompok pro-demokrasi meminta warga sipil untuk diam di rumah untuk menunjukkan kekuatan dan solidaritas dalam menghadapi tindakan keras junta terhadap perbedaan pendapat dan kebebasan berbicara.
Badan Koordinasi Pemogokan Umum oposisi, yang dibentuk setelah kudeta, mendesak orang untuk tetap tinggal di dalam rumah atau tempat kerja mereka dari pukul 10.00 hingga 15.00 waktu setempat.
Foto dan video yang dibagikan di media sosial menunjukkan jalan-jalan kosong di Yangon, pusat komersial dan bekas ibu kota.
Kirim Komentar
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.