Pejabat Suriah Minta Uni Eropa & AS Cabut Sanksi untuk Mempermudah Bantuan kepada Korban Gempa
Penasihat Khusus Presiden Suriah meminta Uni Eropa dan AS untuk mencabut sanksi agar dapat membantu mereka yang terkena dampak bencana.
Penulis: Fitri Wulandari
Editor: Dewi Agustina
Laporan Wartawan Tribunnews, Fitri Wulandari
TRIBUNNEWS.COM, DAMASCUS - Seorang Penasihat Khusus Presiden Suriah, Dr Bouthaina Shaaban telah menuduh negara Barat 'bermain politik' saat datang untuk memberikan bantuan kemanusiaan ke Suriah setelah dilanda gempa dahsyat pada Senin lalu.
Ia meminta Uni Eropa (UE) dan AS untuk mencabut sanksi dengan mengatakan bahwa warga Suriah di luar negeri tidak dapat mengirimkan uang untuk membantu mereka yang terkena dampak bencana.
Dikutip dari laman BBC, Kamis (9/2/2023), Dr Shaaban menuduh Barat hanya ingin mengirimkan bantuan ke organisasi White Helmets, kelompok sukarelawan yang beroperasi di daerah yang dikuasai oposisi Suriah yang diklaim Suriah sebagai 'kelompok teroris'.
Sebelumnya, Presiden AS Joe Biden mengatakan bahwa bantuan disalurkan ke semua wilayah, terlepas dari siapa yang menguasai wilayah tersebut.
Baca juga: Gempa Turki, Palang Merah: Kami Perlu Kantong Jenazah untuk Penguburan yang Bermartabat
Pejabat UE juga bersikeras bahwa sanksi blok tersebut terhadap otoritas Suriah tidak berdampak pada potensinya untuk membantu semua pihak yang terdampak.
Saat ditanya apakah pemerintah Suriah telah berkoordinasi dengan pemerintah Turki, Dr Shaaban mengatakan 'tidak'.
"Turki menduduki sebagian dari tanah (Suriah)," tegas Dr Shaaban.
Ia kemudian mengklaim bahwa negara lain memperlakukan negaranya secara berbeda dengan Turki.
"Mengapa (negara Barat) tidak memperlakukan orang dengan cara yang sama? Ini bukan kemanusiaan, ini politik. Kami yakin akan hal itu sekarang," kata Dr Shaaban.
