TRIBUNNEWS.COM - Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) mendukung Turki yang menyerukan perpanjangan perjanjian ekspor biji di Laut Hitam menjadi 120 hari.

Perjanjian itu dilakukan antara Rusia dan Ukraina, untuk menjamin keamanan bagi Ukraina untuk melakukan ekspor hasil pertanian dari tiga pelabuhan.

Sebelumnya, dikabarkan perjanjian itu akan berakhir pada 18 Maret 2023.

Rusia menyetujui perpanjangan perjanjian, namun hanya selama 60 hari.

Mengenai hal ini, pihak Ukraina memprotes karena waktu perpanjangannya lebih singkat dari perpanjangan sebelumnya, yaitu 120 hari pada November 2022 lalu, dikutip dari Channel News Asia.

Baca juga: AS Rilis Video Jet Tempur Su-27 Rusia Tabrak Drone AS MQ-9 Reaper di Laut Hitam

Pihak PBB dan Turki yang menjadi perantara saling mendukung agar diperpanjang hingga 120 hari.

"Bagi kami, teks dalam perjanjian itu jelas dan menyerukan perpanjangan 120 hari," kata juru bicara PBB, Stephane Dujarric, kepada Reuters ketika ditanya tentang pernyataan Turki.

Turki mengatakan pada Rabu (15/3/2023), pihaknya akan melanjutkan pembicaraan untuk memperpanjang kesepakatan selama 120 hari, bukan 60 hari.

Ukraina juga mengatakan perjanjian itu harus diperbarui selama 120 hari.

"Kesepakatan itu diperpanjang selama 60 hari," kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia, Maria Zakharova, kepada wartawan pada hari Kamis (16/3/2023), ketika diminta untuk mengomentari pernyataan Dujarric.

"Perbedaan interpretasi Rusia dan PBB tentang durasi kesepakatan mungkin hanya menunjukkan ketidakmampuan (PBB)," tambahnya.

Dujarric kemudian mengatakan diskusi sedang berlangsung.

Baca juga: Diplomat Inggris: Rusia Kehilangan 800 Orang per Kilometer di Bakhmut

Rusia Perpanjang Perjanjian Ekspor Biji di Laut Hitam

Perjanjian Ekspor Biji di Laut Hitam ini disebut Black Sea Grain Initiative bertujuan untuk mencegah krisis pangan global dengan membiarkan Ukraina mengekspor biji-bijian dengan aman dari tiga pelabuhan di Ukraina.