TRIBUNNEWS.COM - Penguasa militer Myanmar, Min Aung Hlaing, mengatakan junta militer akan mengadakan pemilihan umum pada Agustus 2023.

Min Aung Hlaing berjanji untuk mengadakan pemilihan yang bebas dan adil setelah keadaan darurat saat ini dicabut.

Pada Februari 2023, militer Myanmar memperpanjang keadaan darurat selama enam bulan dan mengakui tidak cukup menguasai wilayah untuk pemungutan suara.

Ia juga mendesak negara-negara asing untuk mendukung rencana junta ke demokrasi, dikutip dari Reuters.

Min Aung Hlaing menilai, kecaman global atas pemerintah militernya didasari oleh narasi palsu dari Pemerintah Persatuan Nasional bayangan (NUG).

Baca juga: Pengungsi Myanmar yang Melarikan Diri Pada 1991 Kini Aktif Membantu Komunitas Australia

Sebelum Pemilu, Junta Myanmar akan Perangi Oposisi

Selain itu, Min Aung Hlaing mengatakan akan terus memerangi oposisinya, yang dianggap teroris.

Sejak kudeta militer di Myanmar pada tahun 2021, pemberontak etnis mendukung kelompok anti junta untuk memerangi militer.

Pemilihan umum itu akan dilakukan jika situasi di Myanmar dianggap sudah stabil.

"Ketenangan dan stabilitas sangat penting sebelum pemilihan apa pun dapat dilanjutkan," kata Min Aung Hlaing dalam pidatonya di parade hari angkatan bersenjata tahunan, Senin (27/3/2023), dikutip dari Al Arabiya.

"Militer dan pemerintah perlu mengambil tindakan terhadap kelompok teroris yang mencoba menghancurkan negara dan membunuh orang," lanjutnya.

"Kedaulatan Myanmar harus dihormati dan tindakan hukum akan diambil dengan tegas terhadap teroris, dengan darurat militer akan diberlakukan di area penting yang perlu dikendalikan," lanjutnya, dikutip dari Al Jazeera.

Baca juga: Militer Myanmar Bantah Lakukan Genosida di Kompleks Biara Buddha yang Tewaskan 22 Orang

Kudeta Militer di Myanmar

Pada 1 Februari 2021, militer Myanmar mengambil alih kekuasaan melalui kudeta, yang tiba-tiba menghentikan transisi menuju demokrasi.