TRIBUNNEWS.COM - Presiden Rusia Vladimir Putin menandatangani Undang-Undang (UU) wajib militer yang baru.

UU wajib militer itu memperketat rekrutmen bagi warga negara Rusia.

Dalam UU itu disebutkan ada beberapa aturan mobilisasi yang diubah, termasuk menggunakan data digital.

Aturan wajib militer Rusia sebelumnya mewajibkan pengiriman surat pemberitahuan secara langsung kepada wajib militer dan cadangan yang dipanggil untuk bertugas, seperti diberitakan AP News.

Setelah mengesahkan UU wajib militer baru, surat pemberitahuan yang dikeluarkan oleh kantor wajib militer setempat tetap akan dikirim melalui surat dan dianggap sah sejak ditempatkan di portal negara bagian untuk layanan elektronik.

Baca juga: Putin Perketat UU Wajib Militer, 3.000 Pasukan Perang Siap Direkrut September Mendatang

Kementerian Pengembangan Digital Rusia akan membuat registri, yang akan dioperasikan oleh Kementerian Pertahanan.

Pemerintah akan memanfaatkan database yang ada untuk mengisi daftar, termasuk catatan pajak, pemilu, medis, polisi dan pengadilan, dan yang diambil dari perusahaan dan universitas.

Surat Panggilan Wajib Militer Dikirim secara Online

Baca juga: Rusia Tuding Amerika Serikat Buat Komponen Senjata Biologis di Ukraina

Register akan membantu melacak panggilan yang dikirim ke wajib militer yang memenuhi syarat, tidak hanya melalui surat tapi juga secara elektronik, menggunakan platform yang tepat, seperti portal layanan negara 'Gosuslugi'.

Surat panggilan akan dianggap telah disampaikan dalam waktu tujuh hari setelah diposkan ke register, seperti diberitakan RT.

Sejak surat panggilan dikeluarkan, penerima tidak akan diizinkan meninggalkan Rusia, SIM mereka akan ditangguhkan dan akan dilarang menjual apartemen dan aset lainnya.

Undang-undang yang baru juga memperkenalkan hukuman bagi yang tidak melapor.

Mereka yang tidak menanggapi panggilan dalam waktu 20 hari, tanpa pengecualian yang sah, tidak akan diizinkan untuk mendaftarkan bisnis, kendaraan, atau real estat, atau memperoleh pinjaman bank.

Berbagai daerah dan republik juga dapat membatasi atau menghentikan pembayaran tunjangan dan dukungan pemerintah lainnya.

Namun, keputusan semacam itu dapat diajukan banding di pengadilan.

Baca juga: Rusia Mulai Memanas-manasi Jepang, Gelar Latihan & Inspeksi Militer Mendadak di Northern Territories

Amandemen UU Wajib Militer Rusia

Amandemen UU wajib militer diperkenalkan oleh komite pertahanan Duma Negara pada 10 April, dan majelis rendah memilih untuk mengesahkannya keesokan harinya.

Senat Rusia menyetujuinya pada 12 April 2023.

Juru bicara kepresidenan Dmitry Peskov menggambarkan prosedur jalur cepat didorong oleh prioritas keamanan nasional.

Undang-undang Rusia menetapkan satu tahun wajib militer untuk warga negara laki-laki berusia antara 18 dan 27 tahun.

Dua putaran wajib militer dilakukan setiap tahun, dengan jumlah panggilan yang ditentukan oleh keputusan presiden.

Namun, anggota parlemen baru-baru ini memperkenalkan amandemen terpisah untuk menaikkan kelompok usia selama beberapa tahun, mencapai 21 hingga 30 tahun pada tahun 2026, seperti diberitakan RT.

Perubahan yang diusulkan dimaksudkan untuk melindungi mereka yang berusia akhir belasan dan awal 20-an dari gangguan terhadap pendidikan mereka.

Rusia belum mengumumkan mobilisasi umum karena konflik Ukraina.

Mereka lebih memilih untuk melakukan operasi militer di Ukraina dengan pasukan profesional dan kader sekitar 300.000 cadangan, yang dipanggil pada Oktober 2022.

Pemanggilan tahun lalu mengungkap beberapa masalah struktural dengan infrastruktur wajib militer yang diwarisi dari Uni Soviet, termasuk celah dan pendaftaran yang tidak dirawat dengan baik yang mengakibatkan panggilan dikeluarkan untuk warga negara tanpa pengalaman militer sebelumnya, atau tidak memenuhi syarat.

(Tribunnews.com/Yunita Rahmayanti)

Berita lain terkait Konflik Rusia VS Ukraina