Laporan Wartawan Tribunnews, Nur Febriana Trinugraheni

TRIBUNNEWS.COM, PARIS - Presiden Prancis Emmanuel Macron mengatakan ia mendengar kemarahan publik atas kenaikan usia pensiun dari 62 tahun menjadi 64 tahun. Namun dia bersikeras bahwa hal tersebut memang diperlukan.

Dalam sebuah pidato yang disiarkan di televisi, Macron mengatakan "perubahan ini diperlukan untuk menjamin pensiun semua orang". Pidato itu ia sampaikan setelah memberlakukan undang-undang pensiun pada Sabtu (15/4/2023).

"Bekerja lebih banyak secara bertahap juga menghasilkan lebih banyak kekayaan bagi seluruh negara kita," ujar Macron dalam pidatonya pada Senin (17/4/2023), yang dikutip dari CNBC.

Macron mengakui adanya kemarahan yang dirasakan oleh penduduk Prancis atas kenaikan harga dan pekerjaan yang tidak "memungkinkan terlalu banyak orang Prancis untuk hidup dengan baik".

Pidato itu mengawali pertarungan yang mungkin sulit dilewati presiden Prancis, yang mencoba memperbaiki kerusakan pada citra publik dan politiknya dengan memaksakan rencana pensiun melalui parlemen pada bulan lalu.

Sebelum pidato Macron, para penentang reformasi menyerukan agar orang-orang memukul-mukul panci dan wajan selama orang nomor satu di Prancis itu menyampaikan pidatonya.

Macron, yang baru memberlakukan reformasi pensiun yang memicu protes, diharapkan untuk memberikan rincian tentang kebijakan domestiknya dalam beberapa bulan mendatang.

Dia mengatakan, pidatonya tersebut diharapkan dapat membantu Prancis mengakhiri periode protes dan pemogokan atas usia pensiun yang mengancam ambisi sisa empat tahun kekuasaannya.

Baca juga: Presiden Prancis Emmanuel Macron Gagal Ubah Pikiran Xi Jinping Soal Ukraina

Para penentang rencana pensiun ini menyerukan agar orang-orang berkumpul di depan balai kota untuk membuat suara keras selama pidato tersebut, dengan menyerukan seruan, "Macron tidak mau mendengarkan kami? Kami tidak akan mendengarkannya!"

Pertemuan semacam itu telah dilarang oleh pihak berwenang di kota Dijon dan Marseille, dengan prefektur setempat berargumen bahwa ada risiko "kekacauan publik".

Baca juga: Macron Desak Eropa Jauhi Perseteruan Antara AS dan China Soal Taiwan

Sebelumnya di Marseille, polisi menangkap 13 orang setelah meteran gas dan listrik berserakan di luar gedung pemerintah dalam demonstrasi serikat pekerja menentang reformasi pensiun.

Polisi mengatakan ada ledakan keras saat meteran-meteran tersebut dibuang dan seorang petugas yang berjaga terkena serpihan-serpihan yang beterbangan.

Sementara itu, Perdana Menteri Prancis Elisabeth Borne mengatakan pemerintah akan melanjutkan reformasi setelah undang-undang pensiun diberlakukan.

Baca juga: Argumen Emanuel Macron Bikin Menlu Jerman Buru-buru Terbang ke China

"Dalam beberapa minggu dan bulan mendatang... kami bertekad untuk mempercepat," katanya kepada dewan nasional partai Renaissance pada Sabtu.

Pemerintah Prancis mulai mengerjakan sebuah undang-undang yang dimaksudkan untuk meningkatkan kondisi kerja karyawan dan menurunkan tingkat pengangguran menjadi sekitar 5 persen, yang menjadi salah satu komitmen Macron.

Sementara tingkat pengangguran Perancis baru-baru ini mencapai 7,2 persen, tingkat terendah sejak 2008.

Baca juga: Macron Desak Eropa Jauhi Perseteruan Antara AS dan China Soal Taiwan

Menghadapi pelemahan di parlemen, di mana aliansi sentrisnya kehilangan mayoritas absolut dalam pemilihan legislatif pada tahun lalu, pemerintah Macron perlu mendapatkan dukungan dari anggota parlemen dari berbagai kekuatan politik untuk mendorong programnya.

Hal ini mungkin akan menjadi tugas yang berat di tengah iklim protes yang dipicu oleh reformasi pensiunnya yang mengincar jaring pengaman sosial Prancis.

Borne mengatakan ia "yakin masih mungkin" untuk meloloskan rancangan undang-undang di parlemen, dengan bernegosiasi bersama anggota parlemen dari sayap kiri dan kanan berdasarkan kasus per kasus.

Serikat-serikat buruh yang telah berada di garis depan aksi protes, memobilisasi jutaan pengunjuk rasa dalam 12 hari demonstrasi dan pemogokan nasional sejak Januari.

Mereka bersumpah untuk terus berjuang dan menyerukan protes massal lainnya akan terjadi pada tanggal 1 Mei, yang merupakan Hari Buruh Internasional.

Perubahan pensiun disahkan menjadi undang-undang pada Sabtu, sehari setelah badan konstitusional negara itu menolak beberapa bagian dari undang-undang tersebut tetapi menyetujui usia pensiun minimum yang lebih tinggi.

Perubahan penting tersebut, yang merupakan inti dari rencana Macron dan menjadi fokus protes para penentangnya, dimaksudkan untuk menjadi ukuran yang menunjukkan masa jabatan kedua Macron.

Namun, hal ini harus dibayar mahal oleh presiden Prancis karena jajak pendapat menunjukkan popularitasnya telah jatuh ke level terendah dalam empat tahun terakhir.

Pemerintahnya berargumen bahwa mengharuskan orang untuk bekerja dua tahun lebih lama sebelum memenuhi syarat untuk mendapatkan pensiun, diperlukan untuk menjaga agar sistem pensiun tetap bertahan seiring dengan bertambahnya usia penduduk.

Sedangkan para penentang reformasi pensiun mengusulkan untuk menaikkan pajak bagi orang kaya atau pemberi kerja.