TRIBUNNEWS.COM - Penasihat utama Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky, Mikhail Podoliak, memuji dan mengkritik 'Ukraine Victory Resolution (Resolusi Kemenangan Ukraina)' yang diusulkan oleh anggota parlemen Amerika Serikat (AS).

AS, katanya, berusaha menebus 'kesalahan sejarah' dengan menawarkan keanggotaan NATO kepada Ukraina dan mendukungnya dalam Perang Rusia Ukraina.

“Resolusi Dewan Perwakilan Rakyat Amerika Serikat, bersama dengan negara-negara Barat lainnya, mendorong Ukraina untuk melepaskan senjata nuklir dan lainnya untuk memastikan keamanan dan stabilitas di kawasan di bawah pengamanan," cuit Mikhail Podoliak di akun Twitter-nya, Rabu (26/4/2023).

"Ini adalah kebijakan yang salah, yang disalahtafsirkan oleh agresor dan menyebabkan perang besar di Eropa,” lanjutnya.

"Hanya dengan kembalinya wilayah pendudukan kembali ke Ukraina, membawa penjahat perang (Rusia) ke pengadilan, dan keanggotaan penuh negara itu (Ukraina) di NATO, akan membantu membawa keamanan kembali ke Eropa," tambahnya.

Komentar Mikhail Podoliak muncul sebagai tanggapan atas Resolusi Kemenangan Ukraina yang diajukan oleh tiga Senat AS pada Selasa (25/4/2023).

Baca juga: Inggris Sebut Depleted Uranium Telah Sampai Ukraina, Rusia Kebakaran Jenggot

Latar Belakang Resolusi Kemenangan Ukraina

- Wilayah Ukraina saat Merdeka

Dalam resolusi yang dibuat oleh beberapa Senat AS itu, menegaskan kebijakan AS untuk melihat kemenangan Ukraina melawan invasi Rusia dan dikembalikan ke perbatasan tahun 1991 yang diakui secara internasional.

Wilayah perbatasan Ukraina pada tahun 1991 menandai runtuhnya Uni Soviet dan munculnya Ukraina sebagai negara merdeka yang mencakup Semenanjung Krimea, dikutip dari Yahoo News.

- Memorandum Budapest 1994

Selain itu, Ukraina telah bersikeras selama bertahun-tahun bahwa AS berkewajiban untuk melindunginya dari Rusia karena Kyiv setuju untuk mengembalikan senjata atom ke Rusia berdasarkan Memorandum Budapest 1994, dengan imbalan jaminan integritas teritorial.

Mantan Presiden AS, Bill Clinton menawarkan "permintaan maaf" untuk itu dalam sebuah wawancara dengan penyiar Irlandia RTE awal April ini.

Rusia telah menyatakan, gudang senjata itu bukan milik Ukraina, tapi milik Uni Soviet, di mana Rusia diakui sebagai satu-satunya pewaris.

Rusia juga menunjuk pernyataan Presiden Zelensky tentang perolehan kembali senjata nuklir, yang dibuat pada Januari 2022, sebagai pembenaran untuk operasi militernya saat ini.

Baca juga: Bela Ukraina, 3 Negara Kecam Rusia saat Pimpin KTT Dewan Keamanan PBB di New York

- Poin Kebijakan AS

Resolusi Kemenangan Ukraina secara praktis menggemakan poin kebijakan AS untuk memulihkan perbatasan Ukraina tahun 1991, meminta Rusia membayar ganti rugi, mengadili kepemimpinan Rusia atas kejahatan perang.

“Mungkin fitur paling penting dari budaya peradaban Barat adalah kemampuan untuk menganalisis pengalaman masa lalu dan mengakui kesalahan,” kata Mikhail Podoliak kepada Yahoo ketika dimintai komentar tentang resolusi tersebut pada Selasa (25/4/2023).

AS terus mengklaim, mereka bukan peserta dalam konflik tersebut, tapi AS terus menegaskan Rusia harus kalah dan telah memberikan lebih dari $100 miliar bantuan keuangan dan militer ke Ukraina selama setahun terakhir.

Baca juga: Presiden China Xi Jinping Berbicara dengan Presiden Ukraina untuk Pertama Kalinya Sejak Invasi Rusia

3 Senat AS Ajukan 'Resolusi Kemenangan Ukraina'

Sejumlah Senat AS telah mengajukan Ukraine Victory Resolution atau Resolusi Kemenangan Ukraina pada Selasa (25/4/2023).

Resolusi itu diperkenalkan oleh Senator Richard Blumenthal dari Connecticut dan Sheldon Whitehouse dari Rhode Island, keduanya adalah Demokrat, dan Senator Lindsey Graham dari South Carolina, seorang Republikan.

"Ukraina akan memenangkan perang dan perdamaian, jika Amerika terus mendukungnya, seperti yang dinyatakan dengan tegas oleh resolusi ini," kata Blumenthal dalam sebuah pernyataan yang diteruskan oleh sekretaris persnya, dikutip dari US Congress.

“Kepada sekutu NATO kami serta Ukraina, pesan kami adalah bahwa kami akan mendukung Anda dalam perjuangan untuk kebebasan dan demokrasi ini – milik Anda dan milik kita bersama,” lanjutnya.

Resolusi Wilson-Cohen perlu disetujui oleh Komite Urusan Luar Negeri DPR sebelum mendapatkan suara sebelum majelis penuh.

(Tribunnews.com/Yunita Rahmayanti)

Berita lain terkait Konflik Rusia VS Ukraina