Laporan Wartawan Tribunnews.com, Gita Irawan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Direktur Jenderal Protokol dan Konsuler Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia Andy Rachmianto mengatakan untuk sementara waktu KBRI Khartoum pindah kantor ke Port Sudan hingga situasi di Sudan kondusif.

Hal tersebut menyusul konflik bersenjata di Sudan yang hingga saat ini masih berlangsung.

Andy menyampaikan hal tersebut usai menyambut 75 WNI yang dievakuasi dari Sudan di Lanud Halim Perdanakusumah Jakarta pada Senin (1/5/2023).

Baca juga: KSAU: Tak Ada Hambatan Dalam Proses Evakuasi WNI Keluar dari Sudan

"Mengenai teman-teman di KBRI Khartoum sementara ini karena konflik masih terus berlangsung hingga kita kumpul di sini, untuk sementara KBRI Khartoum berkantor di Port Sudan untuk beberapa waktu sanpai situasi kondusif," kata Andy.

"Jadi tidak tutup, KBRI tetap buka tetapi berkantor di Port Sudan karena situasi di kota Khartoum yang belum memungkinkan bagi kita untuk melanjutkan kerja-kerja kita," sambung dia.

Andy menjelaskan saat ini Duta Besar Indonesia untuk Khartoum dan enam diplomat masih berada di sana.

Selain itu, kata dia, juga masih ada beberapa local staff yang berada di sana.

Baca juga: Total 344 WNI dan 15 WNA Dievakuasi Keluar dari Sudan Menggunakan Boeing 737 TNI AU

"Dubes dengan diplomat jadi Dubes dan enam diplomat dan beberapa local staff yang membantu kira-kira jumlahnya 15 orang," kata dia.

Total 344 WNI dan 15 WNA Dievakuasi Keluar dari Sudan

Sebanyak 344 Warga Negara Indonesia (WNI) dan 15 Warga Negara Asing (WNA) telah dievakuasi keluar dari Sudan akibat konflik bersenjata di sana menggunakan pesawat Boeing 737 A-7305 TNI AU hingga Senin (1/5/2023).

Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) Marsekal Fadjar Prasetyo mengatakan selain itu ada 15 Warga Negara Asing (WNA) yang juga turut dievakuasi ke Jeddah setelah berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri. 

Sebanyak 75 WNI dipulangkan ke Tanah Air menggunakan pesawat TNI AU tersebut pada hari ini Senin (1/5/2023).

Penjemputan WNI tersebut, kata dia, merupakan inisiasi dari Menteri Luar Negeri Retno Marsudi.