TRIBUNEWS.COM - Setelah sukses dalam pemilihan umum 14 Mei 2023, Partai Move Forward Thailand sekarang menghadapi tugas untuk menyusun koalisi yang harus mendapat persetujuan baik dari Dewan Perwakilan maupun Senat yang dikuasai militer.

Dilansir Independent, partai-partai oposisi meraih kemenangan yang sekaligus menggulingkan pemerintahan Perdana Menteri Prayuth Chan-o-cha.

Prayuth Chan-o-cha, mantan jenderal yang pemerintahannya didukung militer, melantik junta yang telah menguasai negara itu selama sembilan tahun terakhir.

Dengan hampir semua suara dihitung, Move Forward merebut 151 dari total 500 kursi Dewan Perwakilan.

Move Forward mengungguli partai oposisi lainnya, Pheu Thai, dengan 141 kursi.

Sementara partai Prayuth Chan-o-cha, United Thai Nation, hanya mendapat 36 kursi.

Baca juga: Pemilu Thailand: Partai Oposisi Menang Besar, Tapi Ketidakpastian Menghantui

Perdana menteri berikutnya akan dipilih melalui pemungutan suara pada bulan Juli oleh semua anggota parlemen, yakni Dewan Perwakilan plus senat yang memiliki 250 kursi.

Namun sebagian besar anggota senat adalah royalis Prayuth Chan-o-cha yang ditunjuk oleh militer setelah kudeta 2014 lalu.

Kandidat perdana menteri baru harus mendapatkan dukungan setidaknya 376 dari 750 anggota parlemen gabungan (500 Dewan Perwakilan dan 250 senat).

Pita Limjaroenrat, pemimpin partai Move Forward, sedang dalam proses membentuk pemerintahan koalisi dengan Partai Pheu Thai dan beberapa partai kecil lainnya.

Ia diprediksi dapat mengumpulkan 310 suara di Dewan Perwakilan, lapor Thai PBS.

Namun, para senator telah menunjukkan penentangan terhadap Pita Limjaroenrat.

Pita berencana untuk mengubah undang-undang lese majeste, larangan untuk tidak menghina monarki.

Baik Partai Move Forward dan Pheu Thai telah memusatkan kampanye pemilu mereka pada reformasi militer dan monarki.

Tetapi Pheu Thai mengambil sikap yang lebih keras dalam menarik pemilih yang lebih muda.

Baca juga: Pita Limjaroenrat: Sosok reformis pemenang pemilu yang disebut-sebut calon PM Thailand

Usaha Penjegalan Partai Oposisi oleh Senat

Para senator mungkin dapat memilih untuk mendukung Prayuth Chan-o-cha sebagai pemimpin pemerintahan minoritas, atau mendenda kandidat lain yang dianggap berbahaya, menurut Independent.

Selain itu, Pita Limjaroenrat juga dijadwalkan menghadapi pemeriksaan oleh KPU menyusul pengaduan yang diajukan politisi konservatif Ruangkrai Leekitwattana.

Anggota Partai Palang Pracharath itu menuduh Pita secara ilegal memiliki saham di perusahaan media yang sekarang sudah tidak beroperasi.

Pita mengaku hanya memiliki saham sebagai pelaksana wasiat mendiang ayahnya.

Jika penyelidikan menemukan Pita bersalah, dia bisa didiskualifikasi dari parlemen.

KPU diperkirakan membutuhkan waktu hingga dua bulan untuk menyelesaikan penyelidikannya.

Baca juga: Pemilu Thailand: Partai anak muda Move Forward siap mencetak sejarah

Selain itu, Move Forward juga menghadapi kemungkinan pembubaran.

Di masa lalu, komisi dan pengadilan Thailand menggunakan kewenangannya untuk mendiskualifikasi partai oposisi.

Dua bekas partai Pheu Thai sebelumnya, Partai Thai Rak Thai dan Partai Kekuatan Rakyat, dibubarkan karena tuduhan kecurangan pemilu, lapor Strait Times.

Pendahulu Partai Move Forward, Future Forward Party, juga dibubarkan pada tahun 2020 atas pinjaman yang diberikan pemimpinnya kepada partai tersebut, yang dianggap ilegal oleh pengadilan.

“Move Forward membawa permainan ke tingkat berikutnya dengan reformasi kelembagaan,” kata Thitinan Pongsudhirak, yang mengajar ilmu politik di Universitas Chulalongkorn di Bangkok.

"Ini medan pertempuran baru," tambahnya.

(Tribunnews.com, Tiara Shelavie)