Oposisi Thailand Kalahkan Junta dalam Pemilu, Tetapi Perdana Menteri Selanjutnya Masih Tak Tentu
Partai oposisi Thailand memang berhasil memenangkan pemilu, berpeluang menyingkirkan junta. Tetapi tugas mereka tak selesai sampai di situ.
Penulis: Tiara Shelavie
Editor: Daryono
TRIBUNEWS.COM - Setelah sukses dalam pemilihan umum 14 Mei 2023, Partai Move Forward Thailand sekarang menghadapi tugas untuk menyusun koalisi yang harus mendapat persetujuan baik dari Dewan Perwakilan maupun Senat yang dikuasai militer.
Dilansir Independent, partai-partai oposisi meraih kemenangan yang sekaligus menggulingkan pemerintahan Perdana Menteri Prayuth Chan-o-cha.
Prayuth Chan-o-cha, mantan jenderal yang pemerintahannya didukung militer, melantik junta yang telah menguasai negara itu selama sembilan tahun terakhir.
Dengan hampir semua suara dihitung, Move Forward merebut 151 dari total 500 kursi Dewan Perwakilan.
Move Forward mengungguli partai oposisi lainnya, Pheu Thai, dengan 141 kursi.
Sementara partai Prayuth Chan-o-cha, United Thai Nation, hanya mendapat 36 kursi.
Baca juga: Pemilu Thailand: Partai Oposisi Menang Besar, Tapi Ketidakpastian Menghantui
Perdana menteri berikutnya akan dipilih melalui pemungutan suara pada bulan Juli oleh semua anggota parlemen, yakni Dewan Perwakilan plus senat yang memiliki 250 kursi.
Namun sebagian besar anggota senat adalah royalis Prayuth Chan-o-cha yang ditunjuk oleh militer setelah kudeta 2014 lalu.
Kandidat perdana menteri baru harus mendapatkan dukungan setidaknya 376 dari 750 anggota parlemen gabungan (500 Dewan Perwakilan dan 250 senat).
Pita Limjaroenrat, pemimpin partai Move Forward, sedang dalam proses membentuk pemerintahan koalisi dengan Partai Pheu Thai dan beberapa partai kecil lainnya.
Ia diprediksi dapat mengumpulkan 310 suara di Dewan Perwakilan, lapor Thai PBS.
Namun, para senator telah menunjukkan penentangan terhadap Pita Limjaroenrat.
Pita berencana untuk mengubah undang-undang lese majeste, larangan untuk tidak menghina monarki.
Baik Partai Move Forward dan Pheu Thai telah memusatkan kampanye pemilu mereka pada reformasi militer dan monarki.