Ini Kata Gubernur Lemhanas hingga Eks Wamenlu Soal Proposal Prabowo Terkait Konflik Ukraina-Rusia
Usulan Prabowo ini mendapat berbagai tanggapan, termasuk dari Eks Wamenlu Dino Patti Djalal hingga Gubernur Lemhanas. Apa kata mereka?
Editor:
Malvyandie Haryadi
Kelima, PBB harus mengorganisir dan melaksanakan referendum di wilayah sengketa untuk memastikan secara objektif keinginan mayoritas penduduk dari berbagai wilayah sengketa.
Namun Ukraina dikabarkan menolak proposal perdamaian yang diajukan oleh Menteri Pertahanan Prabowo Subianto.
Mereka juga menegaskan bahwa tidak ada wilayah sengketa antara Ukraina dan Rusia.
Sementara Terkait proposal Prabowo tersebut, pengamat studi Eropa dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Muhadi Sugiono mengaku kaget.
Menurut Muhadi, dengan status quo saat ini, proposal tersebut tentu akan langsung ditolak oleh pihak Ukraina.
"Kalau diimplementasikan, tentu menempatkan posisi Rusia lebih untung, karena mereka sudah menguasai wilayah itu dan sekarang disuruh berhenti," kata Muhadi kepada Kompas.com, Senin (5/6/2023).
Dubes Ukraina Datangi Kemhan
Duta Besar (Dubes) Ukraina untuk Indonesia Vasyl Hamianin terlihat mendatangi kantor Kementerian Pertahanan (Kemhan) di Jakarta Pusat pada Senin (5/6/2023).
Kedatangan Vasyl berselang dua hari setelah Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menyampaikan lima saran untuk resolusi konflik Rusia-Ukraina pada International Institute for Strategic Studies (IISS) Shangri-La Dialogue 20th Asia Security Summit, Singapura, Sabtu (3/6/2023).
Vasyl tampak keluar dari gedung kantor Kemhan didampingi oleh Kabainstrahan Kemhan RI Mayjen TNI Yudi Abrimiyanto sekira pukul 11.31 WIB.
Tidak ada pernyataan yang disampaikan Vasyl hingga ia masuk ke dalam mobilnya.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, pihak Kedutaan Besar Rusia juga mengunjungi kantor Kemhan pada sore harinya.
Namun demikian, hingga berita ini diturunkan belum ada pernyataan resmi dari para pihak terkait pertemuan tersebut.