Laporan Wartawan Tribunnews.com, Erik Sinaga

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pengamat Kebijakan Publik Ahmad Alamsyah Saragih menyoroti janji CEO Tesla Elon Musk yang kadang mengumbar janji.

Namun janji-janji tersebut bisa berubah.

Alamsyah mencontohkan saat Pemerintah Indonesia melalui Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan telah menandatangani perjanjian kerahasiaan atau Non Disclosure Agreement (NDA) terkait rencana kerja sama investasi antara Tesla dan Indonesia pada Januari 2021.

Pada 4 Februari 2021, Tesla mengirimkan proposal kerja sama untuk berinvestasi di Indonesia.

Proposal tersebut berisi beragam penawaran dan janji Tesla kepada Indonesia, mulai dari nilai investasi, rencana ke depan hingga hal teknis lainnya.

Baca juga: India Jadi Kandidat Lokasi Pabrik Baru Tesla

Intinya Tesla akan mengambil bagian dari pengembangan lini lebih hilir dari mata rantai pasok kendaraan listrik.

"Namun pada pertengahan Februari 2021 Tesla justru mengumumkan akan berinvestasi untuk pembangunan pabrik mobil listrik di Selatan India, yakni Karnataka," kata Alamsyah, Sabtu (17/6/2023).

Alamsyah mengatakan hal tersebut terungkap dalam dokumen Pemerintah India, dikutip Reuters, Sabtu (13/02/2021).

Setelah ingkar terhadap rencana investasinya di Indonesia, perusahaan milik Elon Musk ini kembali menebar janji manis.

Pada Maret 2021, setelah komunikasi beberapa kali dengan Deputi Investasi & Pertambangan Kemenko Marves Septian Hario Seto, Tesla menjanjikan berinvestasi di Indonesia.

Tesla berencana investasi di Energy Storage System (ESS), semacam 'power bank' raksasa di Indonesia.

Tak lama berselang, produsen mobil listrik terbesar di dunia ini justru mendaftarkan kantornya di Thailand dengan modal 3 juta baht atau sekitar USD 87.700. Rencananya Tesla (Thailand) Ltd.

Ini akan menjual kendaraan listrik (EV), tak hanya kendaraan penumpang saja. Tetapi juga akan menjual mobil niaga seperti truk dan pick-up.

Alih-alih memenuhi janji berinvestasi di Indonesia, pada Agustus 2022 Tesla malah menandatangani kontrak pembelian nikel senilai 5 miliar dollar AS (sekitar Rp 74,3 triliun) dari 2 perusahaan China yang beroperasi di Morowali Industrial Park, yaitu Zhejiang Huayou Cobalt Co dan CNGR Advanced Material Co.

"Tentu tak selaras dengan kebijakan hilirisasi yang sedang dibangun oleh Pemerintah. Hal ini tentu saja mencoreng dan menurunkan kredibilitas Pemerintah Indonesia," kata Alamsyah.

Kebiasaan ingkar janji Elon Musk ini tak hanya dialami Indonesia. Janji Elon Musk selaku CEO Tesla pada tahun 2021 berinvestasi di India juga dibatalkan.

Seperti sebelumnya di Indonesia, Tesla menyatakan tertarik dan berjanji untuk membangun pabrik mobil listrik di negara tersebut dan meluncurkan kendaraan Tesla di pasar India.

Bukannya merealisasikan janjinya, Elon Musk malah meminta tarif murah untuk ekspor mobil Tesla ke India, dengan alasan belum yakin dengan pasar India.

Permintaan tarif impor murah tersebut tentu mengecewakan Pemerintah India. Terang saja Perdana Menteri Narendra Modi menolaknya.

Akibat penolakan ini, Tesla menyatakan menunda rencananya berinvestasi di India.

Eksploitasi Geopolitik

Demi memasarkan produknya, Elon Musk tidak segan-segan mengeksploitasi konflik geopolitik. Misalnya saja ketika Elon menjanjikan internet gratis melalui Starlink kepada Ukraina yang berkonflik dengan Rusia.

Pada April 2022, Pemerintah Ukraina mengumumkan bahwa mereka telah menandatangani kesepakatan dengan SpaceX untuk bantuan internet gratis berbasiskan Starlink.

Namun, Elon Musk selaku CEO Starlink pada Oktober 2022 mulai menyuarakan bahwa SpaceX tidak lagi memiliki dana mendukung layanan internet gratis di Ukraina dan berencana menghentikan layanan tersebut.

Tingkah Elon Musk ini tentu membuat geram Pemerintah Ukraina. Penghentian layanan starlink secara sepihak tentunya membahayakan tentara dan alutsista Ukraina di medan perang, yang selama ini menggantungkan komunikasinya kepada Starlink.

Kondisi ini dimanfaatkan Elon Musk untuk meminta Amerika Serikat dan Uni Eropa untuk menanggung biaya Starlink.

Agar Ukraina tak jatuh ke Rusia, pada 1 Juni 2023 Pentagon mengumumkan akan membayar penggunaan Starlink dari SpaceX untuk kepentingan militer Ukraina.

Dengan kontrak Inisiatif Bantuan Keamanan Ukraina, Departemen Pertahanan Amerika Serikat membuat kontrak penggunaan SpaceX untuk kepentingan militer di Ukraina.

Diperkirakan akan dibayar melalui Inisiatif Bantuan Keamanan Ukraina Selain itu, Uni Eropa kemudian mempertimbangkan untuk mendanai Starlink juga, dengan pejabat khawatir bahwa Musk dapat memutus layanan ini sewaktu-waktu.

Elon Musk secara sistematis mengeksploitasi konflik geopolitik untuk memunculkan kebutuhan dan ketergantungan kepada bisnisnya.

Dalam menjalankan bisnisnya, Elon Musk tidak mau ambil pusing terhadap risiko atau dampak yang akan timbul pada pihak lain.

Pemutusan layanan Starlink tentu bukan hanya sangat membahayakan tentara Ukraina di medan perang akibat ketiadaan dukungan komunikasi internet, tapi juga keutuhan negara Ukraina.

Melihat rekam jejak tersebut, Elon Musk adalah satu contoh sempurna dari Investor berisiko tinggi.

Pemerintah Indonesia harus sangat waspada.

Beberapa kali Elon Musk cidera janji sehingga harus menjadi catatan tersendiri bagi pemerintah Indonesia.

Demi kepentingan nasional, Pemerintah di satu sisi harus dapat menjaga agar Indonesia tetap atraktif bagi Investor, namun di sisi lain juga harus mewaspadai sosok investor yang kerap ingkar janji dan tak segan untuk mengeksploitasi konflik geopolitik.