TRIBUNNEWS.COM -- Pemimpin Rusia Vladimir dipastikan tidak akan menghadiri pertemuan puncak para pemimpin negara-negara BRICS yang akan digelar di Johannesburg, Afrika Selatan, bulan depan.

Kantor Presiden Afsel, Cyril Ramaphosa menjelaskan, bahwa Presiden Putin tidak akan hadir dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) tersebut.

Pihak Afsel sebagai tuan rumah pergelaran tersebut juga menyatakan telah menyetujui sikap Rusia itu.

Baca juga: Presiden Rusia Vladimir Putin: Serangan Balasan Ukraina Gagal Sejak Awal

Dalam pengumuman itu dijelaskan bahwa keputusan itu diambil oleh kedua negara.

Presiden Afsel Cyril Ramaphosa memang serba salah. Sebagai penyelenggara KTT tentunya menginginkan, Putin sebagai kepala negara yang sangat berpengaruh di BRICS mestinya datang.

Namun pada sisi lain Afsel sebagai anggota Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) wajib menangkap Putin yang merupakan buronan ICC.

ICC memutuskan memburu Putin dalam kaitannya dengan tuduhan kejahatan peperangan yang sedang berkecamuk di Ukraina.

Dikutip dari Russia Today, Menteri Luar Negeri Rusia Sergey Lavrov akan mewakili Moskow pada acara profil tinggi, negara tuan rumah mengumumkan.

“Pada waktunya, pernyataan komprehensif tentang masalah substantif yang akan dibahas di KTT dan masalah kebijakan luar negeri terkait lainnya akan dikeluarkan,” kata pernyataan itu.

Rusia belum mengkonfirmasi pernyataan tersebut. Hingga Jumat lalu, kantor Putin mengatakan belum ada keputusan akhir yang diambil terkait rencananya untuk KTT tersebut.

Baca juga: Vladimir Putin Sebut Kelompok Tentara Bayaran Wagner Sebenarnya Tak Pernah Ada

Acara di Afrika Selatan ini merupakan pertemuan tatap muka pertama para pemimpin BRICS dalam beberapa tahun.

Pembatasan perjalanan akibat Covid-19 sebelumnya membuat KTT virtual lebih layak untuk Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan, yang terdiri dari blok tersebut.

Kemungkinan kunjungan Putin menimbulkan teka-teki bagi Afrika Selatan, karena negara tersebut adalah anggota Pengadilan Kriminal Internasional (ICC).

Badan itu mengeluarkan surat perintah penangkapan untuk Putin atas dugaan perannya dalam "penculikan" anak-anak Ukraina.

Rusia menolak tuduhan itu karena bermotivasi politik dan menggambarkan evakuasi anak di bawah umur dari zona konflik.

“Rusia telah memperjelas bahwa menangkap presidennya yang sedang menjabat akan menjadi pernyataan perang,” ujar Ramaphosa menjelaskan dalam pengajuan pengadilan yang dirilis pada hari Selasa.

“Ini tidak sesuai dengan konstitusi kita untuk mengambil risiko terlibat dalam perang dengan Rusia.”

Juru bicara Kremlin Dmitry Peskov membantah pada hari Rabu bahwa Rusia telah membuat ancaman tersirat ke Afrika Selatan.

“Semua orang di dunia ini mengerti apa arti upaya [melawan] kepala negara Rusia. Tidak perlu penjelasan apa pun di sini,” katanya kepada wartawan.