Perdana Menteri (PM) Swedia Ulf Kristersson pada hari Kamis (27/07) mengatakan bahwa dia "sangat prihatin" terhadap banyaknya permohonan yang diterima polisi setempat untuk menggelar aksi protes anti-Islam di negara Skandinavia itu.

Berbicara dalam sebuah konferensi pers di Stockholm, politisi top dari Partai Moderat itu juga mengatakan bahwa dia khawatir jika aksi protes semacam itu dapat berujung pada pembakaran kitab suci umat Islam, Al-Qur'an, lagi.

Meningkatnya risiko keamanan

Kristersson menggarisbawahi fakta bahwa perizinan digelarnya protes semacam itu, kewenangannya berada di tangan polisi dan bukan pemerintah.

"Jika mereka (aksi protes) disetujui, kita hanya punya beberapa hari sebelum risiko nyata adanya hal-hal serius yang dapat terjadi," ujarnya.

Peringatan Kristersson itu menggemakan pernyataan serupa yang disampaikan oleh Kepala Badan Intelijen Swedia, SAPO. Pada konferensi pers hari Kamis (27/07), Direktur SAPO Charlotte von Essen mengatakan bahwa aksi protes semacam itu dapat meningkatkan risiko keamanan.

Von Essen mengatakan bahwa Swedia telah menjadi target "prioritas" di kalangan umat Islam, setelah aksi penodaan terhadap kitab suci Al-Qur'an, yang terjadi baru-baru ini di negara tersebut dan di negara tetangganya, Denmark, yang memicu kemarahan seluruh umat Islam di dunia.

"Swedia telah berubah dari negara yang dianggap sebagai negara yang toleran, menjadi negara yang dianggap sebagai negara anti-Islam," ujar kepala badan intelijen tersebut.

Demonstran bakar bendera dan gedung kedutaan Swedia

Kemarahan ribuan umat Islam di seluruh dunia telah menuntut Swedia untuk melarang tindakan penistaan agama semacam itu.

Pada pekan lalu, para pengunjuk rasa bereaksi dengan menyerbu dan membakar kedutaan besar Swedia di Irak, serta membakar banyak bendera Amerika Serikat (AS), Israel, Swedia, hingga bendera simbolik kaum LGBTQ.

Pemerintah Swedia telah mengutuk keras tindakan tidak terpuji atas penodaan Al-Qur'an yang dilakukan oleh seorang pembangkang asal Irak yang kini tinggal di Stockholm itu, tetapi mengatakan bahwa di mata hukum itu adalah bentuk kebebasan berpendapat.

Swedia tidak memiliki undang-undang yang melarang aksi penistaan terhadap kitab suci agama dan hak untuk melakukan protes di depan umum telah tercantum dalam konstitusi negara tersebut. Perizinan polisi untuk mengadakan aksi serupa, ditimbang dari seberapa besar ancaman gangguan dan risiko terhadap keselamatan publik.

Berbicara di hadapan parlemen Swedia, Menteri Luar Negeri (Menlu) Tobias Billstroem mengatakan bahwa, "tugas utama dan terpenting kami adalah melindungi kepentingan Swedia dan keselamatan warga negara Swedia, baik di dalam maupun di luar negeri. Kita harus menanggapi perkembangan yang sedang terjadi dengan sangat serius; semua orang di negara kita harus melakukannya."

Billstroem juga menambahkan kepada wartawan bahwa, "di beberapa negara, ada persepsi bahwa negara Swedia berada di balik ini semua, bahkan membenarkan hal itu. Jelas, kami tidak. Ini adalah tindakan yang dilakukan oleh individu, tetapi mereka melakukannya dalam kerangka hukum kebebasan berpendapat."

Menlu Swedia itu mengungkapkan bahwa dia telah menghubungi rekan-rekannya di sejumlah negara Islam, serta Sekretaris Jenderal (Sekjen) PBB Antonio Guterres dan Sekjen Organisasi Negara-negara Islam (OKI).