TRIBUNNEWS.COM - Anggota Masyarakat Ekonomi Negara-Negara Afrika Barat (ECOWAS) telah sepakat untuk memulai operasi militer di Niger sesegera mungkin, meski mereka tetap membuka opsi damai.

Kabar ini disampaikan oleh Presiden Pantai Gading (Ivory Coast), Alassane Ouattara, sekembalinya dari pertemuan puncak ECOWAS di Abuja, Nigeria, pada Kamis (10/8/2023).

"Kepala staf akan mengadakan beberapa pertemuan lagi untuk menyelesaikan detailnya, tetapi ada persetujuan di antara para pemimpin (ECOWAS) untuk memulai operasi sesegera mungkin," kata Alassane Ouattara, seperti diberitakan media Prancis, Agence France-Presse.

Presiden Alassane Ouattara mengatakan, negaranya akan mengirimkan pasukan 850 hingga 1.100 orang untuk berpartisipasi dalam operasi tersebut.

Negara lain, termasuk Nigeria dan Benin, akan bergabung.

"Semuanya sekarang tergantung pada pasukan pemberontak yang merebut kekuasaan di negara tersebut. Tidak akan ada intervensi militer jika mereka mundur," tambahnya.

Baca juga: Bos Wagner Olok-olok AS yang PDKT ke Junta Militer Niger: Kemarin Tak Akui Sekarang Malah Bertemu

"Kami bertekad untuk mengembalikan Presiden Mohamed Bazoum," tambah Alassane Ouattara.

Sementara itu, anggota ECOWAS lainnya, Presiden Nigeria, Bola Tinubu, mengatakan pengerahan militer bisa menjadi opsi terakhir bagi mereka.

“Tidak ada opsi yang diambil dari meja, termasuk penggunaan kekuatan sebagai upaya terakhir,” kata Presiden Bola Tinubu pada Kamis (10/8/2023), setelah menjadi tuan rumah pertemuan kepala negara ECOWAS di Abuja.

“Saya berharap melalui upaya kolektif kita, kita dapat mewujudkan resolusi damai sebagai peta jalan untuk memulihkan stabilitas dan demokrasi di Niger. Semua belum hilang,” tambahnya.

ECOWAS Aktifkan Pasukan Siaga

Baca juga: Junta Niger Larang AS Temui Presiden Bazoum, Ribuan Pendukung Kudeta Gelar Demo

ECOWAS tidak menentukan ukuran pasukan intervensi atau negara anggota mana yang akan berpartisipasi, namun mereka telah mengaktifkan pasukan siaga.

"Ada banyak sekali tentang hal ini yang tidak jelas," lapor France24.

“Kami tidak tahu lokasi, waktu, anggaran, atau memang (memiliki) konfirmasi akhir tentang pasukan dari negara mana yang akan terlibat," lanjut laporan itu.

“Butuh waktu berminggu-minggu untuk menyatukan pasukan regional,” tambahnya, dikutip dari TASS.

Anggota ECOWAS, Mali dan Burkina Faso yang ditangguhkan, telah bersumpah intervensi militer terhadap Niger akan dilihat sebagai deklarasi perang terhadap mereka.

Presiden Institut Kebebasan Afrika, Franklin Nyamsi, memperingatkan pekan lalu dalam sebuah wawancara RT, ECOWAS dapat memicu "perang dunia Afrika" jika mencoba untuk menghapus pemerintah militer Niger dengan paksa.

Sementara itu, Nigeria, Senegal, dan Pantai Gading termasuk di antara anggota ECOWAS yang menuntut pemulihan pemerintahan Niger sebelumnya.

Kudeta Militer di Niger

Baca juga: Perang Besar Afrika di Depan Mata, Junta Militer Niger Tutup Akses, Staf Kedutaan AS Angkat Kaki

Pada 26 Juli 2023, sekelompok tentara dari Pengawal Presiden Niger melancarkan kudeta dan mengumumkan bahwa Presiden Mohamed Bazoum digulingkan.

Dewan Nasional untuk Perlindungan Tanah Air (Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, CNSP) dibentuk untuk mengatur negara dan dipimpin oleh Jenderal Abdurahmane Tchiani.

Presiden Mohamed Bazoum masih dalam tahanan di kediamannya, namun bisa berbicara dengan para pemimpin dan perwakilan negara lain melalui telepon.

Para pemimpin Komunitas Ekonomi Negara-Negara Afrika Barat (ECOWAS), yang juga menjadi anggota Niger, menuntut agar Presiden Mohamed Bazoum dibebaskan selambat-lambatnya 7 Agustus 2023.

Karena permintaan tidak dipenuhi tepat waktu, ECOWAS bertemu lagi pada 10 Agustus 2023 untuk membahas langkah selanjutnya.

(Tribunnews.com/Yunita Rahmayanti)

Berita lain terkait Niger