Perdana Menteri Estonia Menolak Mundur Meski Skandal Besar Menerpa Suaminya dan Rusia

TRIBUNNEWS.COM - Perdana Menteri Estonia, Kaja Kallas, menegaskan dia tidak akan mundur dari jabatannya, meskipun kabar skandal besar melibatkan suaminya, merebak awal pekan ini.

Sebagai konteks, Kaja Kallas merupakan kritikus vokal yang lantang mengecam Moskow atas aksi invasi Rusia ke Ukraina.

Namun, belakangan dia mendapat kecaman atas laporan yang menyebut kalau suaminya, Arvo Hallik terus menjalankan bisnis operasionalnya di Rusia setelah Februari 2022, bulan di mana Uni Eropa menjatuhkan sanksi ke Rusia. 

Baca juga: Jerman Kirim Rudal Patriot ke Ukraina, Stok Persenjataan Barat Habis, Zelensky Akui Rusia Keras

Media melaporkan Arvo Hallik menjalankan bisnis logistik.  Perusahaan itu terus beroperasi di Rusia setelah konflik antara Kiev dan Moskow dimulai pada Februari lalu.

Sebagai seorang garis keras dalam kaitannya dengan aksi Rusia ke Ukraina, Kallas sendiri secara terbuka menegaskan kalau semua urusan dengan (segala bidang termasuk bisnis) Rusia harus dihentikan, selama invasi terus berlanjut.

Dalam sebuah wawancara dengan media ERR pada Jumat (25/8/2023), perdana menteri mengatakan dirinya tidak punya rencana untuk mengundurkan diri.

"Saya telah menjabat dan akan terus menjabat sebagai perdana menteri untuk kebebasan Ukraina dan Estonia," tegas Kallas.

Sang Perdana Menteri juga mengklaim kalau dia dan pasangannya tidak pernah membicarakan bisnis di rumah.

Dia mengaku tidak benar-benar mengetahui urusan perusahaan pasangannya tersebut.

Pada hari yang sama, suaminya, Arvo Hallik, mengumumkan kalau dia telah memutuskan untuk "segera" menjual seluruh sahamnya di Stark Logistics dan mengundurkan diri dari dewan direksi perusahaan serta berhenti dari semua peran yang dia pegang di perusahaan tersebut.

Hallik mengklarifikasi, perusahaannya tersebut telah melakukan layanan transportasi dari Estonia ke Rusia untuk klien mereka, AS Metaprint.

"Saya  dan rekan-rekan yakin kalau kami melakukan hal yang benar, membantu orang yang tepat dan menyelamatkan perusahaan Estonia yang baik."

Sementara itu, menurut jajak pendapat terbaru, sekitar 57 persen warga Estonia ingin Perdana Menteri Kallas mengundurkan diri.

Aktivitas perusahaan Hallik, yang secara teoritis dapat dikualifikasikan sebagai pelanggaran sanksi UE terhadap Rusia, diungkapkan oleh lembaga penyiaran ERR pada Rabu.

Berbicara kepada wartawan, CEO Stark Logistics mengakui bahwa meskipun sebagian besar aktivitasnya telah dialihkan ke Polandia dan Skandinavia, beberapa masih dilakukan di Rusia bahkan setelah tanggal 24 Februari 2022.

(oln/RT/ERR/*)