Aktivis Internasional Kecam Keputusan Taliban yang Larang Wanita Kunjungi Taman Nasional Band-e-Amir
Ruang gerak wanita Afghanistan kembali dibatasi, kali ini dilarang mengunjungi taman nasional yang populer di negara itu.
Penulis: Tiara Shelavie
Editor: Endra Kurniawan
TRIBUNNEWS.COM - Dekrit terbaru Taliban yang melarang perempuan memasuki salah satu taman nasional paling populer di Afghanistan, memicu kemarahan aktivis internasional.
Mengutip Independent, dalam sebuah video yang dibagikan pada hari Minggu (27/8/2023), penjabat menteri kebajikan dan wakil Taliban Mohammad Khaled Hanafi mengumumkan bahwa pihaknya akan melarang masuknya perempuan ke taman nasional Band-e-Amir.
Ia berpendapat bahwa aturan tersebut diberlakukan karena para wanita tidak memperhatikan cara mengenakan jilbab yang benar saat datang ke taman umum.
“Pergi jalan-jalan bukanlah suatu keharusan bagi perempuan,” ujar Khaled Hanafi dalam video.
Atas larangan tersebut, sejumlah aktivis menyuarakan kemarahannya.
“Dapatkah seseorang menjelaskan mengapa pembatasan kunjungan perempuan ke Band-e-Amir diperlukan untuk mematuhi Syariah dan budaya Afghanistan?” tanya Pelapor Khusus PBB untuk Hak Asasi Manusia Afghanistan, Richard Bennett di Twitter.
Baca juga: Taliban Batasi Aktivitas Perempuan di Ruang Publik, Kali Ini Dilarang Kunjungi Taman Nasional
Taliban telah merampas hak-hak penting perempuan, menurut Heather Barr, direktur Hak-Hak Perempuan di Human Rights Watch.
“Perintah terbaru Taliban yang menginstruksikan perempuan untuk tidak pergi ke Band-e-Amir adalah bagian dari pola di mana Taliban selangkah demi selangkah dan dengan cepat merampas segala yang dibutuhkan perempuan untuk hidup mereka,” katanya.
“Penjelasan apa yang bisa kamu pikirkan, selain kekejaman?"
Sementara itu, Omar Haidari, seorang aktivis hak asasi manusia, menulis “Taliban melarang perempuan memasuki Taman Nasional Band-e-Amir di Afghanistan."
"Saat Anda yakin Taliban tidak bisa melangkah lebih jauh, mereka mengungkap langkah baru yang menggarisbawahi perang mereka terhadap keberadaan perempuan."
Khaled Hanafi mengatakan pasukan keamanan akan dikerahkan untuk mencegah perempuan memasuki tempat wisata tersebut.
Taliban, penguasa de facto rezim Islam garis keras, telah melarang perempuan berada di ruang publik lain.
November lalu, pemerintah pimpinan Taliban melarang perempuan menggunakan ruang publik, termasuk taman hiburan, dengan alasan mereka tidak mengenakan jilbab dengan benar atau mengikuti aturan segregasi gender.
Baca juga: Taliban di Afghanistan: Menyelami isi pikiran pemimpin tertinggi Taliban setelah dua tahun berkuasa
Pejabat Taliban lokal melarang siswi bersekolah setelah kelas tiga
Awal Agustus lalu, pejabat Taliban di beberapa provinsi di Afghanistan dilaporkan melarang anak perempuan berusia di atas 10 tahun untuk melanjutkan sekolah setelah kelas 3 SD.
Pejabat dari Kementerian Pendidikan yang dikuasai Taliban telah mengatakan kepada kepala sekolah dan kelas pelatihan jangka pendek di provinsi Ghazni bahwa “anak perempuan mana pun yang berusia di atas 10 tahun tidak diperbolehkan belajar di sekolah dasar”, lapor BBC Persia.
Seorang siswa kelas enam, standar yang diizinkan Taliban untuk bersekolah tahun lalu, mengatakan bahwa anak perempuan yang berusia di atas 10 tahun tidak diizinkan masuk sekolah tersebut.
Tak lama setelah jatuhnya Kabul dan perginya rezim AS dan NATO di Afghanistan pada September 2021, Taliban segera melarang anak perempuan mengikuti pendidikan menengah dan memerintahkan sekolah menengah dibuka kembali hanya untuk anak laki-laki.
Pada bulan Desember lalu, Taliban melarang perempuan masuk perguruan tinggi dan universitas.
Taliban adalah satu-satunya pemerintahan di seluruh dunia yang melarang hampir separuh penduduknya memperoleh pendidikan menengah.
Bulan Juli lalu, PBB menyalahkan otoritas Taliban karena semakin meningkatkan pembatasan terhadap perempuan di Afghanistan, baik terhadap pendidikan maupun pekerjaan mereka.
Taliban melarang perempuan memasuki sebagian besar bidang kehidupan publik dan pekerjaan serta menindak kebebasan media.
Perempuan Afghanistan juga dilarang bekerja di organisasi lokal dan non-pemerintah.
Larangan itu diperluas ke pegawai PBB pada bulan April.
(Tribunnews.com, Tiara Shelavie)