Laporan Wartawan Tribunnews.com, Mikael Dafit Adi Prasetyo

TRIBUNNEWS.COM, WASHINGTON – Amerika Serikat (AS) telah memberikan sanksi baru terhadap puluhan pejabat dan entitas Iran yang dituduh terlibat dalam “penindasan dengan kekerasan” setelah kematian Mahsa Amini dalam tahanan polisi di Teheran tahun lalu.

Dilansir dari Aljazeera, outlet media Iran yang dijatuhi sanksi oleh AS pada Jumat (15/9/2023), termasuk Press TV, Fars News Agency dan Tasnim News Agency.

Baca juga: Beri Kepastian Hukum Hak Atas Tanah, Menteri Hadi Serahkan Sertifikat Gereja Masehi Injili di Timor

Departemen Keuangan AS juga menargetkan para eksekutif puncak di sebuah perusahaan cyber yang dikatakan membantu pemerintah Iran dalam “sensor dan penyaringan Internet”.

Pemberian sanksi yang menargetkan para pejabat tinggi keamanan dan media yang berafiliasi dengan negara tersebut terjadi ketika AS dan Iran diperkirakan akan melakukan pertukaran tahanan pada awal pekan depan sebagai bagian dari kesepakatan yang baru diumumkan.

“Menjelang satu tahun sejak kematian Mahsa Amini yang tragis dan tidak masuk akal dalam tahanan yang disebut 'Polisi Moralitas' Iran, kami ingat bahwa pergerakan pria dan wanita di seluruh Iran ditanggapi dengan kekerasan yang mengerikan,” kata Brian Nelson, pejabat Departemen Keuangan AS dalam sebuah pernyataan, Jumat (15/9/2023).

Dia menambahkan pemberian sanksi tersebut telah melalui koordinasi dengan sekutu Barat Washington, termasuk Kanada dan Inggris.

Sementara itu, Presiden AS Joe Biden juga memberikan penghormatan kepada Amini, dengan mengatakan Amini merupakan sosok yang menginspirasi “gerakan bersejarah” orang-orang yang menuntut kesetaraan gender dan penghormatan terhadap hak asasi manusia di Iran dan di seluruh dunia.

“Dalam menghadapi penindasan dan kekerasan yang terus berlanjut, warga Iran tetap berkomitmen pada gerakan ini dan perjuangan mereka demi masa depan yang bebas dan demokratis,” kata Biden.

Ketegangan antara AS dan Iran meningkat sejak 2018, ketika mantan Presiden Donald Trump membatalkan kesepakatan multilateral yang membuat Teheran mengurangi program nuklirnya dengan imbalan pencabutan sanksi terhadap perekonomiannya.

Baca juga: Amerika Sita Hampir 1 Juta Barel Minyak Iran yang Diduga Dikirim ke Tiongkok

Sejak menjabat pada 2021, Biden berjanji untuk menghidupkan kembali perjanjian nuklir Iran, yang secara resmi dikenal sebagai Rencana Aksi Komprehensif Bersama (JCPOA).

Namun karena beberapa putaran perundingan tidak langsung memulihkan perjanjian tersebut, Washington lantas menerapkan rezim sanksi terhadap Teheran dan terus menambah hukuman.