Laporan Wartawan Tribunnews.com Namira Yunia Lestanti

TRIBUNNEWS.COM, WASHINGTON - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Amerika Serikat resmi mengesahkan rancangan undang-undang (RUU) pasca parlemen Gedung Putih terancam mengalami penutupan sementara atau government shutdown.

Pengesahan RUU sementara ini disampaikan langsung oleh akun Instagram resmi Presiden Amerika @POTUS, dalam keterangan tertulisnya Presiden Joe Biden menjelaskan bahwa DPR AS telah menandatangani UU agar parlemen bisa tetap beroperasi setidaknya hingga 47 hari kedepan, atau hingga 17 November.

"Saya sangat mendesak Kongres untuk segera mengesahkan rancangan undang-undang pendanaan pemerintah sementara, di tengah potensi shutdown yang belakangan telah menjadi kekhawatiran AS,” jelas Biden.

Baca juga: Amerika Serikat Tuding China Lakukan Manipulasi Media Global

Melansir dari APNews, RUU sementara yang disahkan oleh DPR sengaja disahkan agar dapat menjaga operasi federal tetap berjalan pada tingkat pengeluaran saat ini, dengan begitu parlemen Gedung Putih dapat terhindar dari ancaman krisis likuiditas yang berakibat pada penutupan sementara atau government shutdown.

Sebagai informasi, masalah shutdown yang melanda perekonomian Amerika sebenarnya telah muncul sejak beberapa bulan lalu, tepatnya ketika Amerika nyaris mengalami krisis likuiditas lantaran gagal membayarkan utang yang membengkak ke kisaran 31,45 triliun dolar AS.

Pada saat itu Gedung Putih menunda pembayaran dan meminta para partai untuk mengusulkan anggaran belanja fiskal baru. Namun setelah empat bulan berlalu, anggota Kongres AS tak kunjung mencapai kesepakatan untuk meloloskan pendanaan operasional pemerintahan, karena Partai Demokrat dan Partai Republik mengalami perpecahan pendapatan.

Senat yang mayoritas anggotanya Partai Demokrat sejauh ini bertahan pada anggaran belanja sebesar 1,59 triliun dolar AS, sementara Partai Republik menolak untuk menyetujui kesepakatan itu dan mendukung pemotongan anggaran sebesar 120 miliar dolar AS.

Karena kongres gagal meloloskan beberapa jenis undang-undang pendanaan yang ditandatangani oleh presiden, sehingga Ketua DPR AS Kevin McCarthy dihadapkan dengan pilihan penutupan kantor atau tetap mengesahkan anggaran fiskal dan menentang pendapat kelompok garis keras Partai Republik.

“Bila tidak ada tindakan yang diambil ketua DPR sebelum batas waktu tengah malam pada hari Sabtu (04:00 GMT pada hari Minggu), sebagian besar pemerintahan akan terpaksa ditutup dan hanya beberapa layanan penting yang tersisa,” jelas salah satu penanggung jawab Kongres Gedung Putih.

Meski penutupan pemerintahan federal Amerika gagal terjadi, namun apabila 47 hari kedepan kongres tidak segera meloloskan beberapa jenis undang-undang pendanaan. Maka hal ini akan berdampak besar bagi para PNS lantaran penutupan pemerintahan federal Amerika membuat gaji para anggota PNS mengalami penundaan pembayaran.

Tak hanya itu ancaman lain yang ditimbulkan dari penutupan pemerintah federal AS juga akan berdampak besar bagi militer negara, karena ancaman ini dapat membuat setengah dari 800.000 pegawai sipil Pentagon dirumahkan.

Selain itu pembayaran kepada kontraktor pertahanan seperti Boeing, Lockheed Martin, dan RTX mungkin akan mengalami penundaan.

Sementara untuk pembayaran tunjangan pensiun bagi veteran militer tetap dibayarkan di bawah program kesehatan Medicare dan Medicaid. Akan tetapi, tunjangan gizi yang diberikan kepada 7 juta ibu melalui program Perempuan, Bayi dan Anak kemungkinan akan dipotong dalam beberapa hari.